DPRD, SIMP4TIKNEWS – Pemandangan antrian panjang warga mendapatkan gas LPG 3 kg atau ton gas di Sedadap menjadi perhatian serius Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH.
Fenomena ini disebabkan karena distribusi yang dinilai kurang teratur, sehingga memunculkan banyak keluhan dari masyarakat. Bahkan, kondisi ini dianggap tidak manusiawi karena melibatkan anak-anak, orang tua, hingga warga dari kelurahan lain harus menempuh jarak jauh mendapatkan gas LPG bersubsidi tersebut.
“Masalah pengambilan tonggis ini sudah seperti lautan manusia. Saya melihat langsung bagaimana masyarakat harus berdesakan untuk mendapatkannya. Kasihan sekali, ada anak-anak, ada orang tua yang ikut antre. Ini seharusnya tidak terjadi,” ujar Andi Fajrul, prihatin.
Menurutnya, distribusi yang terpusat di satu lokasi membuat warga dari berbagai kelurahan seperti Mansapa, Panamas, Kampung Nelayan, hingga Tanjung Herapan harus rela menempuh perjalanan jauh.
Hal ini tentu menjadi beban tambahan, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi juga tergolong kurang mampu.
“Warga dari Panamas, Kampung Nelayan, bahkan Tanjung Herapan, semuanya harus pergi antre di tempat agen di Sedadap. Jelas ini menyulitkan warga, terutama yang tinggal jauh. Kondisi ini sangat tidak efisien dan merugikan,” tambahnya.
Ketua Komisi II ini mendesak agar agen dan pangkalan LPG segera melakukan perbaikan dalam sistem distribusi.
Menurutnya, distribusi harus disesuaikan dengan wilayah masing-masing kelurahan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses kebutuhan mereka tanpa harus melewati batas wilayah.
“Sebaiknya, di setiap kelurahan, seperti Mansapa, Panamas, dan Kampung Nelayan, disediakan pangkalan khusus. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu pergi jauh dan antre di satu tempat saja,” tegasnya.
Permasalahan utama, kata Andi Fajrul, terletak pada data penerima LPG 3 kg yang sering kali tidak sesuai dengan lokasi tempat tinggal.
Banyak warga yang namanya terdaftar di pangkalan yang jauh dari rumah mereka, sehingga mereka terpaksa mengikuti sistem yang ada meskipun tidak nyaman.
“Kenapa mereka lompat kelurahan? Karena nama mereka terdaftar di agen tertentu. Sementara agennya berada jauh dari kelurahan tempat tinggal mereka. Ini yang perlu diperbaiki agar lebih adil dan efisien,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, Komisi II DPRD Nunukan mengharapkan pemerintah daerah, agen, dan pangkalan LPG dapat segera berkoordinasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Hal ini penting agar sistem distribusi LPG 3 kg benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menambah beban mereka.
“Ini masalah serius yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat kecil terus-menerus dirugikan karena ketidakteraturan distribusi,” tegas Andi Fajrul.
Ketua Fraksi Nasdem ini juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki mekanisme pendataan penerima LPG bersubsidi. Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan distribusi berjalan lancar.
Selain itu, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur distribusi dan tidak perlu panik atau berdesak-desakan dalam antrean.
Antrean panjang yang terjadi di Mansapa bukan hanya persoalan distribusi, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola subsidi energi di Nunukan.
Pemerataan akses dan efisiensi distribusi menjadi kunci utama untuk mengatasi masalah ini. “Kita harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Andi Fajrul.
Pemandangan ‘lautan manusia’ di Mansapa menjadi tamparan bagi pihak terkait bahwa upaya perbaikan sistem distribusi LPG bersubsidi perlu dilakukan secara menyeluruh.
Jika tidak, masyarakat akan terus menjadi korban dari ketidakteraturan yang seharusnya bisa diatasi dengan langkah yang tepat dan terukur.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
