Nunukan, SIMP4TIK - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menindaklanjuti hasil rapat pada 11 April 2025 dan audiensi dengan DPRD Kabupaten Nunukan pada 7 Mei 2025 dengan melakukan peninjauan ke sejumlah wilayah perbatasan.

Peninjauan ini bertujuan mengidentifikasi program pembangunan strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Perbatasan Nasional (RPWBN) periode 2025–2029.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, mengungkapkan bahwa peninjauan akan difokuskan pada wilayah strategis, termasuk Kecamatan Krayan dan Pulau Sebatik.

“Wilayah Krayan di Kabupaten Nunukan kembali menjadi perhatian pemerintah karena berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Yance.

Krayan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala.

Untuk mengatasi hal tersebut, BNPP RI akan melakukan peninjauan lapangan ke wilayah Krayan pada 5–10 Mei 2025. Tim BNPP dijadwalkan bertemu dengan para pemangku kepentingan setempat guna merumuskan strategi peningkatan akses transportasi, komunikasi, dan layanan publik.

“Diharapkan, peninjauan lapangan ini menghasilkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat Krayan serta mendorong kemajuan wilayah, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan sosial,” tambah Yance.

Selain Krayan, BNPP RI juga akan meninjau Outstanding Boundary Problems (OBP) di Pulau Sebatik serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom