Nunukan – Upaya mempercepat operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nunukan terus mendapat perhatian berbagai pihak. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara melakukan evaluasi terhadap operasionalisasi pengelolaan KDKMP di wilayah Pulau Nunukan.

Kegiatan evaluasi dan tabulasi data tersebut berlangsung pada Rabu hingga Kamis (10–11 Juni 2026) di Kantor DKUKMPP Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan tersebut, DKUKMPP melalui Kepala Bidang Koperasi, Siti Hasnah, didampingi Jafung Pengawas Koperasi Ahli Muda serta Asisten Bisnis Kecamatan Nunukan turut memberikan pendampingan kepada tim BPKP Kaltara.

Siti Hasnah menjelaskan bahwa evaluasi difokuskan pada sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan, termasuk KDKMP Binusan dan beberapa koperasi lainnya yang berada di Pulau Nunukan.

“Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan operasional koperasi, termasuk progres pembangunan gerai, kesiapan usaha, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan data yang dihimpun, saat ini terdapat tiga KDKMP di Kecamatan Nunukan yang sedang dalam proses pembangunan gerai. Sementara di Kecamatan Nunukan Selatan terdapat satu gerai yang juga masih dalam tahap pembangunan.

Meski pembangunan terus berjalan, sebagian besar koperasi tersebut hingga kini belum menjalankan aktivitas usaha secara optimal. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan koperasi diharapkan segera mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan anggotanya.

Menurut Siti Hasnah, salah satu kendala utama yang dihadapi hampir seluruh KDKMP adalah keterbatasan modal usaha. Selain pembangunan gerai yang belum sepenuhnya selesai, koperasi juga masih membutuhkan dukungan permodalan untuk memulai operasional dan mengembangkan unit usaha yang produktif.

“Permodalan menjadi tantangan terbesar saat ini. Setelah gerai selesai dibangun, koperasi tetap membutuhkan modal kerja agar dapat segera beroperasi dan menjalankan berbagai unit usaha yang telah direncanakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, dukungan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah daerah berharap koperasi-koperasi yang telah terbentuk dapat segera memperoleh akses permodalan sehingga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, membuka peluang ekonomi baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.

“Yang paling penting saat ini adalah bagaimana koperasi dapat segera memperoleh dukungan modal usaha. Dengan begitu, KDKMP dapat segera beroperasi, mengembangkan usaha yang produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat sekitar,” katanya.

Melalui evaluasi yang dilakukan BPKP Kalimantan Utara, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi koperasi dapat teridentifikasi secara lebih komprehensif sehingga langkah-langkah percepatan operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Nunukan dapat segera diwujudkan.

Keberhasilan program ini dinilai akan menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis koperasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Teks/Foto : Siti Hasnah,SE (Tim Publikasi DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN )

Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom