Nunukan, SIMP4TIK - Badan pengelola perbatasan daerah (BPPD) menggelar rapat tindak lanjut Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Senin (25/5/2026). 

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Benua Bais Lantai II Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini menjadi momentum penting untuk memastikan program perumahan swadaya berjalan tepat sasaran.

Agenda utama rapat mencakup validasi akhir data By Name By Address penerima BSPS serta koordinasi pendampingan tim teknis di tingkat daerah. Validasi data dianggap krusial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perbatasan.

Sejumlah pejabat daerah hadir dalam rapat tersebut, mulai dari perwakilan Bappeda Litbang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas PUPR, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, jajaran camat dari wilayah Nunukan, Sebatik, dan Krayan juga turut berpartisipasi, dengan sebagian mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.

Program BSPS di Nunukan memiliki arti strategis karena menyangkut peningkatan kualitas hunian masyarakat di wilayah perbatasan. Hunian layak tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat posisi Nunukan sebagai daerah yang memiliki peran vital di garis depan negara.

Melalui rapat ini, pemerintah daerah menargetkan agar hasil validasi segera ditindaklanjuti sehingga realisasi program BSPS dapat dipercepat. Sinergi lintas instansi di tingkat daerah diharapkan mampu memperkuat koordinasi sekaligus memastikan manfaat program perumahan swadaya benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan langkah ini, Nunukan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi warga perbatasan yang membutuhkan dukungan nyata dalam peningkatan kualitas hidup.(*)

Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom