Nunukan, SIMP4TIK - Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mayjen (Purn) Ramses Limbong, S.I.P., M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan dalam rangka uji coba pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas (IPKP KPP) Tahun 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data kondisi aktual pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman. Pengukuran IPKP KPP menjadi bagian dari indikator kegiatan prioritas BNPP yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Rangkaian kegiatan dimulai pada 29 Oktober 2025 dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri langsung oleh Deputi III BNPP bersama Tim Survei BNPP, jajaran pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat. FGD membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Pada 30 Oktober 2025, Deputi III BNPP melanjutkan agenda dengan meninjau langsung kondisi infrastruktur layanan dasar di Kecamatan Sebatik. Peninjauan mencakup fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar rakyat, dan utilitas permukiman yang menjadi indikator utama dalam pengukuran IPKP KPP.
Dalam keterangannya, Mayjen (Purn) Ramses Limbong menyampaikan bahwa hasil pengukuran IPKP KPP akan menjadi dasar dalam menetapkan target tahunan pembangunan kawasan perbatasan dan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan berjalan secara terukur, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ramses Limbong.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNPP dalam mengukur capaian pembangunan di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan dasar yang merata hingga ke wilayah terluar sebagai bentuk keadilan pembangunan nasional.(*)
Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
