Nunukan, SIMP4TIK – Masih belumnya merata distribusi air di Mansalong Kecamatan Lumbis, menjadi atensi DPRD Kabupaten Nunukan untuk PDAM Tirta Taka.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Donal, S. Pd dari Fraksi Karya Kebangkitan Nasional, mengatakan masyarakat di Lumbis hanya sebagai rumah penduduk saya yang mendapatkan sambungan air bersih, sehingga masyarakat disana berharap bisa mendapatkan air bersih juga untuk kebutuhan sehari-hari.
“Masyarakat sangat memerlukan air bersih, karena air bersih sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, masak, mandi, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagian masyarakat menggunakan tampungan air hujan dan pamsimas, namun tidak begitu memadai apalagi saat kemarau,” ujar Donal, Rabu (16/04/2025).
Namun Donal juga melihat dan mengakui permasalahan belum bisa terpenuhinya pendistribusian air bersih secara merata karena Embung Mansalong yang ada di Lumbis dinilai daya tampung airnya sedikit, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi Masyarakat.
“Embung Mensalong saat ini fasilitas tampungan airnya masih kecil, embung nya tidak memadai sementara penduduk disana banyak, embung nya hanya ada di Mansalong dan melayani satu kecamatan sehingga belum semua dapat sambungan pipa dari PDAM,” terangnya.
Selain masih kurang memadainya daya tampung embung Mansalong menurut Donal penyambungan meteran ke rumah warga belum bisa dilaksanakan karena PDAM belum memiliki stok meteran.
“Selain itu pelayanan pasang baru juga belum terlayani, karena kendala tidak adanya stok meteran. Karena nya Donal meminta PDAM menyiapkan stok khusus untuk masyarakat di Lumbis.Padahal ada beberapa desa yang sebenarnya sudah bisa dijangkau oleh jaringan pipa PDAM, karena desa-desa tersebut sudah terjangkau dengan badan jalan,” ungkapnya.
“Beberapa desa yang bisa terjangkau oleh PDAM seperti Tanjung Hulu, Kelompok Beringin, Desa Lintong dan lainnya, kalau boleh ini bisa dijangkau karena desa ini sudah terjangkau dengan badan jalan karena masyarakat disana sangat membutuhkan air bersih,” tambahnya .
Terkait hal tersebut Donal mengaku sudah mendiskusikan dengan PDAM, yang mengakui kendalanya adalah anggaran, sehingga kami mendorong semua leading sektor untuk bersama-sama menyampaikan ini ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), jaringan pipa, dan WTP (Water Treatment Plant).
“Mudahan apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan respon, semoga 50 persen warga yang belum tersentuh jaringan pipanisasi dari PDAM dan belum mendapatkan sambungan air bersih bisa segera terealisasi,” imbuhnya.
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom
