NUNUKAN, SIMPATIK – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nunukan menegaskan dukungan terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan, Sebatik, Kabudaya dan Krayan.

Dukungan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Selasa (22/7/2025), saat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Juru Bicara Fraksi Demokrat, Gat, S.Pd, menyampaikan bahwa momentum pembahasan RPJMD menjadi ruang penting untuk menyusun langkah strategis pemerintah daerah, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan dicabutnya moratorium pembentukan DOB oleh pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa hanya menunggu, Pemerintah daerah harus proaktif menyiapkan dokumen pendukung,” tegas Gat,S.Pd.

Fraksi Demokrat menilai, DOB bukan semata tentang pemekaran wilayah, melainkan merupakan upaya mendekatkan layanan publik dan keadilan pembangunan kepada masyarakat perbatasan yang selama ini tertinggal.

Fraksi ini meminta Pemkab Nunukan mempercepat studi kelayakan, kajian akademik, serta lobi-lobi ke tingkat provinsi dan nasional.

Dalam pandangannya, Frakso Demokrat juga mengapresiasi penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029 yang dinilai sudah cukup komprehensif.

Namun, Gat menyampaikan sejumlah catatan penting untuk penyempurnaan, salah satunya soal pemerataan pembangunan.

Menurutnya, distribusi anggaran pembangunan harus merata dan tidak boleh berbasis kepentingan politik.

“Distribusi kue pembangunan seharusnya berpijak pada keadilan sosial, bukan selera politik, Wilayah terpencil seperti Krayan dan Sebatik jangan terus-menerus dianaktirikan,” ucap Gat.

Fraksi Demokrat menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nunukan yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan jangka menengah dan mendorong peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program beasiswa yang lebih adil, terstruktur, dan berkelanjutan.

Gat juga mengusulkan agar pemberian beasiswa tidak lagi bersifat bantuan tahunan, tetapi menyeluruh dari awal hingga lulus Pendidikan, skema distribusi beasiswa harus berbasis kecamatan agar daerah-daerah perbatasan tidak tertinggal dalam mendapatkan akses Pendidikan.

Pandangan Umum Terhadap Raperda LKPj APBD 2024

Dalam pertemuan yang sama, Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Capaian ini dianggap sebagai bukti akuntabilitas dan profesionalisme dalam tata kelola keuangan daerah.

Namun, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. “Predikat WTP itu baru pembuka. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Ia mendorong agar pengelolaan keuangan juga diiringi dengan peningkatan kualitas program dan hasil pembangunan.

Gat juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan realisasi APBD 2024 yang mendekati target, yakni Rp2,37 triliun dari target Rp2,38 triliun.

Capaian ini dinilai positif, namun Fraksi Demokrat meminta perhatian terhadap masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD.

Fraksi Demokrat mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan inovasi dan sinergi untuk menggali potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Kemandirian fiskal adalah prasyarat penting bagi daerah perbatasan,”tambanya.

Meski mengapresiasi capaian umum tersebut, Fraksi Demokrat tetap menyoroti beberapa persoalan teknis di lapangan. Di antaranya, proyek pengaspalan di Jalan TVRI yang sudah rusak meski masa pemeliharaan belum berakhir, serta proyek irigasi di Baliku, Krayan tengah, yang dinilai tidak fungsional karena tidak dilengkapi jaringan pipa.

Fraksi Demokrat menilai kasus seperti itu menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan proyek, karena itu Fraksi Demokrat meminta Pemkab Nunukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek fisik dan menindak tegas rekanan yang tidak bertanggung jawab.

Mengakhiri pandangan umum Fraksi Demokrat, Gat S.Pd menyampaikan terima kasih kepada jajaran eksekutif yang telah bekerja keras menjalankan roda pemerintahan, kritik dan saran yang disampaikan dapat dijadikan bahan introspeksi demi memperbaiki kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap DOB, kritik terhadap ketimpangan pembangunan, dan evaluasi terhadap APBD 2024, Fraksi Demokrat berharap Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat menjalankan RPJMD 2025–2029 dengan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Nunukan, tanpa terkecuali.***

 

Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )

Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom