NUNUKAN, SIMPATIK — Pemerintah Kabupaten Nunukan menanggapi berbagai kritik dan masukan dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna yang digelar Selasa (23/7/2025) itu menjadi panggung Pemkab Nunukan untuk menjelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil ke depan.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD, Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah menghargai kritik konstruktif sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah, khususnya dalam sektor layanan publik dan pendidikan yang banyak disorot.
Fraksi Partai Hanura menjadi salah satu yang menyoroti belum meratanya pelayanan kesehatan dan rendahnya kualitas pendidikan. Menanggapi hal itu, pemerintah berkomitmen untuk lebih maksimal dalam pelaksanaan program di masing-masing bidang serta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja OPD teknis.
"Temuan dari BPK-RI akan kami tindak lanjuti secara transparan. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi perbaikan kinerja ke depan," kata Hermanus di hadapan anggota dewan dan tamu undangan. Ia juga menegaskan bahwa realisasi anggaran akan lebih difokuskan pada pelayanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat.
Fraksi PKS turut memberikan catatan tajam mengenai ketergantungan anggaran pada dana transfer dan belum optimalnya realisasi belanja modal. Pemerintah menanggapi dengan rencana evaluasi menyeluruh terhadap hambatan pelaksanaan belanja dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa.
Langkah strategis lainnya adalah memperbaiki kualitas perencanaan program. Pemkab Nunukan juga berkomitmen untuk menghindari pelaksanaan kegiatan yang menumpuk di akhir tahun, yang kerap menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran.
Fraksi Partai Demokrat menyoroti persoalan teknis pelaksanaan kegiatan yang masih belum tepat waktu dan mutu pekerjaan yang dinilai kurang. Menjawab hal itu, Hermanus menyatakan pentingnya peningkatan koordinasi antara pengawas lapangan, penyedia jasa, dan dinas terkait untuk menjamin mutu sesuai spesifikasi teknis.
Fraksi Partai NasDem mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah namun menyoroti realisasi belanja yang belum maksimal. Pemerintah mengakui adanya beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan hingga tahun anggaran berakhir serta hasil efisiensi dari tender proyek.
Fraksi PDIP memberi perhatian serius pada lonjakan angka kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan langkah terpadu, termasuk pemutakhiran data kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan.
Terkait pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), Pemkab menegaskan akan memedomani regulasi pelaksanaan CSR dan mendorong transparansi penyaluran dana agar lebih tepat sasaran ke wilayah sekitar perusahaan.
Pengendalian inflasi juga menjadi perhatian. Pemerintah melalui TPID aktif memonitor harga, menjaga pasokan komoditas, dan mendukung produksi lokal. Operasi pasar akan dilakukan jika terjadi lonjakan harga yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Fraksi Gerindra dalam pandangannya menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, dan inovasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan akan terus memperkuat kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.
Sektor layanan publik seperti infrastruktur jalan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi prioritas utama. Pemerintah menjanjikan program-program strategis yang langsung menyentuh masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.
Di sisi lain, serapan anggaran yang rendah dan minimnya inovasi PAD turut menjadi catatan penting. Pemkab mengaku tengah menggali potensi lokal dan menyiapkan langkah-langkah inovatif agar tidak terus bergantung pada dana pusat.
Apresiasi juga datang dari Fraksi Karya Kebangkitan Nasional atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kalinya dari BPK-RI. Pemerintah menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari proses menuju tata kelola yang baik.
Pemerintah juga menyatakan kesepahaman dengan fraksi KKN bahwa capaian pengelolaan keuangan yang baik harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta daya beli masyarakat yang menjadi komponen utama IPM.
Wakil Bupati Nunukan menyampaikan komitmen untuk terus berdialog dan bekerja sama dengan seluruh fraksi DPRD. Ia berharap sinergi legislatif dan eksekutif mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Terhadap jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Nunukan, pemerintah daerah berharap seluruh catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan koreksi dan pendorong perbaikan kinerja di masa mendatang.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
