NUNUKAN,SIMPATIK - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti serius perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pandangan umumnya terhadap dua dokumen penting yang sedang dibahas, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD 2025–2029 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Hal ini disampaikan melalui rapat paripurna pemandangan umum fraksi DPRD di kantor DPRD Nunukan, Selasa (22/7/2025).
Fraksi Gerindra menyampaikan, pemerintah daerah perlu bertransformasi dalam menggali potensi pendapatan yang bersumber dari dalam daerah, upaya ini dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pusat.
"Potensi PAD kita masih sangat besar, tetapi belum tergarap optimal, Pemerintah daerah harus serius menata dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada secara digital, akurat, dan adil," ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra.
Gerindra menyoroti sektor retribusi pariwisata, pajak hiburan, dan pengelolaan aset daerah sebagai tiga bidang yang bisa menjadi tulang punggung peningkatan PAD jika dikelola secara profesional dan transparan, selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem penagihan dan pelaporan PAD juga menjadi catatan penting.
Lebih jauh, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya integrasi data antar-organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan potensi pendapatan secara akurat. "Tanpa basis data yang kuat, target PAD akan sulit tercapai dan cenderung meleset dari kenyataan," tambahnya.
Pemerintah daerah juga didorong untuk membuka ruang investasi yang lebih luas di sektor produktif berbasis potensi lokal, seperti perkebunan, perikanan, dan ekonomi kreatif, hal ini akan memberi dampak ganda, yakni meningkatnya PAD sekaligus terciptanya lapangan kerja.
Pandangan Umum Terhadap Raperda LKPj APBD 2024
Dalam pandangan umum terhadap Raperda LKPj APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp2,003 triliun atau 100,17% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2 triliun. Namun, realisasi belanja menjadi sorotan.
Fraksi Gerindra mencatat bahwa realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp2,051 triliun dari rencana Rp2,307 triliun atau sekitar 88,91%. Angka ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dapat berdampak pada lambatnya realisasi program pembangunan.
"Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan memperkuat koordinasi antar-OPD agar belanja publik dapat terserap maksimal," ujar Fraksi Gerindra.
Selain aspek teknis, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yang ideal harus disusun berdasarkan potensi yang realistis dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar target administratif.
Fraksi ini juga mengingatkan bahwa belanja yang tidak terserap dengan baik dapat menyebabkan stagnasi pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, hingga layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Gerindra mendorong peningkatan transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Mereka mengusulkan agar Pemkab Nunukan mengembangkan dashboard publik untuk memantau pelaksanaan APBD secara real time.
Fraksi Gerindra juga menyampaikan beberapa catatan penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Pertama, mereka meminta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan mengutamakan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Kedua, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur jalan, khususnya bagi masyarakat kecil dan wilayah tertinggal.
Ketiga, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menggali sumber PAD dan menciptakan sistem keuangan daerah yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan demi mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Dalam konteks RPJMD 2025–2029, Fraksi Gerindra menyambut baik arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan SDM, penguatan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang bersih, percepatan infrastruktur, serta pelestarian budaya lokal.
Meski demikian, Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa implementasi dari dokumen perencanaan jangka menengah tersebut harus mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, terutama kesenjangan pembangunan antarwilayah dan rendahnya indeks pelayanan dasar di beberapa kecamatan.
Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Raperda RPJMD dan Raperda LKPj APBD 2024 untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan selanjutnya dan berharap substansi kedua regulasi tersebut nantinya benar-benar mencerminkan asas keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
"Nunukan memiliki potensi besar, tapi butuh keberanian, kreativitas, dan integritas dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikannya daerah yang mandiri dan maju, Fraksi Gerindra siap mengawal proses ini secara kritis dan konstruktif," tutup Pemandangan Umum Fraksi Gerindra.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
