NUNUKAN, SIMPATIK – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi perhatian serius dalam rapat paripurna DPRD.
Fraksi Partai Hanura menegaskan bahwa APBD Perubahan bukan hanya dijadikan dokumen anggaran, melainkan pedoman untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Hanura menilai, kinerja pemerintah saat ini masih jauh dari harapan dalam mewujudkan Nunukan yang lebih maju, mencermati pendapatan daerah sebesar Rp1,8 triliun pada tahun 2025, pemerintah diminta membuktikan komitmen dalam menjalankan visi dan misi pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Hanura, Hamsing, S.Pi, menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025 di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (27/8/25).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Hj. Leppa dan Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, ST, serta dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos, unsur Forkopimda, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Fraksi Hanura, perubahan APBD 2025 harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan secara tepat guna, dan Prinsip akuntabilitas publik wajib ditegakkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Fraksi Hanura juga menghimbau pemerintah meningkatkan pendapatan daerah, Fraksi ini menilai banyak potensi ekonomi di Nunukan yang belum optimal dikembalikan kepada daerah dan sistem pengawasan yang jelas harus dibangun agar penerimaan daerah bisa meningkat.
Dalam Rapat Paripurna itu, Fraksi Hanura menyoroti pemerataan anggaran pembangunan di seluruh wilayah, fraksi ini meminta pemerintah menjelaskan secara detail berapa besar alokasi anggaran untuk tiap kecamatan, termasuk wilayah prioritas seperti Nunukan Selatan, Sebatik, Krayan, dan Lumbis.
Dalam aspek kesehatan, Fraksi Hanura mempertanyakan sejauh mana realisasi pembangunan Rumah Sakit Pratama di Nunukan, pelayanan rumah sakit berjalan 24 jam dan benar-benar dapat melayani seluruh masyarakat, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Selain itu, disektor Pendidikan, Fraksi Hanura menilai sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik di wilayah perbatasan masih sangat terbatas, Pemerintah diminta memastikan penggunaan anggaran pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar agar generasi muda mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Terkait pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nunukan, Fraksi Hanura mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah daerah, PLBN harus segera difungsikan, mengingat fasilitas sudah dibangun namun belum beroperasi optimal.
Fraksi Hanura juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Jalan yang layak akan membuka akses sosial-ekonomi masyarakat di Krayan, Sebatik, hingga Nunukan Selatan.
Tak hanya itu, pemerintah diminta memperhatikan infrastruktur transportasi laut, Dermaga penumpang di Sebatik, Nunukan, dan Sungai Ular harus diperbaiki sesuai standar keselamatan pelayaran, Izin dermaga dan kapal juga perlu dipermudah agar mobilitas masyarakat lancar.
Selain infrastruktur, Fraksi Hanura mendorong program makanan bergizi gratis bagi pelajar di setiap kecamatan. Mereka menilai program ini harus dikelola terpusat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Fraksi Hanura meminta pemerintah memaksimalkan penyerapan belanja daerah untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis teknologi informasi, serta penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Nunukan dapat ditekan secara bertahap.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
