NUNUKAN,SIMPATIK– Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (Fraksi KKN) DPRD Kabupaten Nunukan mendorong Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan secara optimal potensi komoditas unggulan daerah sebagai upaya menuju kemandirian ekonomi.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, Selasa (22/7/2025), di kantor DPRD Nunukan.

Melalui juru bicaranya, Samuel Parangan, Fraksi KKN menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan seperti Nunukan tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat.

“Pemerintah harus berani mengembangkan potensi daerah yang ada. Komoditas unggulan harus dipetakan secara detail dan dikelola profesional untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fraksi KKN, RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan tidak hanya menjadi alat pengarah pembangunan, tetapi juga cerminan keseriusan pemerintah dalam membawa perubahan,  Fraksi KKN berharap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan bisa diterjemahkan secara konkret dalam setiap program kerja.

Fraksi ini menilai, selama ini belum ada langkah signifikan dalam menjadikan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sebagai kekuatan ekonomi lokal. Padahal, Kabupaten Nunukan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi dikembangkan menjadi motor penggerak perekonomian rakyat.

“Sudah saatnya Pemerintah Daerah mengambil langkah serius, mulai dari riset komoditas, pembinaan petani dan nelayan, hingga penciptaan pasar yang berkelanjutan,” kata Juru Bicara Fraksi Karya Kebangkitan Nasional.

Selain itu, Fraksi KKN meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan program pembangunan yang terukur dan tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program juga harus diperketat agar hasil pembangunan tidak sekadar terlihat di atas kertas.

Pandangan Umum Terhadap Raperda LKPj APBD 2024

Selain menyoroti RPJMD, Fraksi KKN juga menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun Anggaran 2024. Mereka mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Pencapaian opini WTP yang ke-10 berturut-turut adalah prestasi yang patut diapresiasi. Namun, opini WTP bukanlah tujuan akhir, pemerintah Daerah harus memastikan bahwa pengelolaan anggaran berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Samuel.

Fraksi KKN mengingatkan bahwa keberhasilan laporan keuangan harus diikuti dengan capaian indikator pembangunan, terutama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah dinilai harus lebih fokus dalam menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Fraksi ini juga mendorong agar sistem perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah disusun secara lebih transparan dan partisipatif. Tujuannya, agar seluruh pihak, termasuk masyarakat, dapat turut mengawal penggunaan anggaran dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Fraksi KKN meminta perhatian khusus terhadap kinerja OPD yang masih belum optimal. Mereka menilai ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan semangat kerja serta akuntabilitas pelaksanaan program di setiap instansi.

“Kami harap Bupati mengambil langkah strategis dalam memperketat pengawasan terhadap OPD. Jangan sampai anggaran yang sudah dirancang justru tidak memberi manfaat maksimal bagi publik,” tutur Samuel menegaskan.

Selain soal financial, Fraksi KKN juga mengingatkan pentingnya membangun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Menurut mereka, pembangunan ekonomi dan ekosistem alam harus berjalan seimbang.

“Pemerintah harus bersikap sebagai ekonom dan ekolog sekaligus. Sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Ekonomi yang kuat harus tumbuh dari ekosistem yang sehat,” papar Samuel.

Fraksi KKN juga menekankan pentingnya peran budaya lokal dalam pembangunan daerah. Mereka meminta agar pemerintah tetap menonjolkan nilai-nilai budaya sebagai kekuatan identitas dan daya tarik wisata daerah.

Di akhir Pandangan Umum, Fraksi KKN menegaskan bahwa keberhasilan RPJMD dan pengelolaan APBD harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Nunukan.

“Pembangunan harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif,” tutup Samuel.***

Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )

Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom