Nunukan, SIMP4TIK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali menyalurkan bantuan logistik tahap kedua setelah menyalurkan bantuan tahap pertama pada Jumat kemarin bagi warga terdampak bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, pada Sabtu (31/5/2025). Bantuan tersebut terdiri dari 1.140 sak beras, 50 pack gula pasir (setara 1.200 bungkus), serta tambahan 400 sak beras 5 kilogram (2 ton) dari Dinas Pertanian.
Bantuan ini merupakan lanjutan dari distribusi tahap pertama yang telah dikirim pada Kamis (29/5/2025) pukul 17.00 WITA melalui Dermaga Tanjung Batu, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan.
Sebanyak 500 paket bantuan disalurkan ke Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku, dua wilayah terdampak paling parah. Paket bantuan tahap pertama mencakup, beras 25 kilogram sebanyak 2.451 kilogram, minyak goreng 1 liter sebanyak 2.451 bungkus, mie instan sebanyak 2.451 kotak, gula pasir 1 kilogram sebanyak 2.451 bungkus, Kopi (48 bungkus per kotak) sebanyak 52 kotak, Teh Sariwangi (25 saset per kotak) sebanyak 99 kotak.
Penyerahan bantuan secara simbolis turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Ir. Jabbar, Asisten Pemerintahan dan Kesra, BPBD, Dandim, Wakapolres, Inspektur, dan Dinas Sosial.
"Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari status tanggap darurat yang telah ditetapkan sejak 23 Mei hingga 6 Juni 2025," jelas Ir. Jabbar.
Ia menambahkan bahwa terdapat 2.451 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak di sembilan kecamatan, yakni Krayan, Krayan Tengah, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Induk, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi, dan Sebuku.
Kepala BPBD Nunukan, Arief Budiman, mengungkapkan bahwa banjir di sejumlah wilayah perbatasan seperti Sembakung, Lumbis, dan Krayan, sebagian besar merupakan banjir kiriman dari Malaysia.
"Curah hujan lokal hanya menyumbang sekitar 20 persen. Sisanya, 80 persen berasal dari limpahan air dari Malaysia," ujarnya.
Arief menilai persoalan ini menantang karena memerlukan dukungan lintas negara dan perhatian pemerintah pusat.
Dalam forum kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo), pihak Malaysia meminta dilakukan kajian dampak lingkungan untuk memastikan asal usul banjir. Namun, rencana tersebut terkendala karena anggaran dari Balai Wilayah Sungai mengalami pemotongan (refocusing) dan tidak tersedia untuk tahun 2025.
"Ini menjadi kendala utama kami. Dalam pertemuan Sosek Malindo berikutnya, kami akan bahas alternatif solusi lainnya," tegas Arief.
Relokasi warga jadi solusi jangka panjang Sebagai langkah nyata, Pemkab Nunukan juga menyiapkan program relokasi untuk warga terdampak, terutama di wilayah Tembelunuk, Desa Atap. Sekitar 200 KK di RT 06 dan RT 07 menjadi prioritas relokasi.
“Lahan sebagian sudah siap, tetapi progres pematangan baru mencapai 70 persen. Proses pengurusan sertifikat di BPN masih berjalan,” jelas Arief. Ia berharap sertifikasi lahan bisa selesai tahun ini agar pembangunan hunian dapat segera dimulai.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemkab Nunukan menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi warganya yang terdampak bencana. Bantuan dan relokasi diharapkan menjadi solusi efektif mengurangi risiko bencana di masa depan.(*)
Teks/Foto : RAIS (Tim Publikasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
