Sebatik Utara, SIMP4TIK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 di Cafe & Resto Hasanah, Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang diikuti unsur biro dan bagian administrasi pembangunan kabupaten/kota se-Kalimantan Utara tersebut mengangkat tema “Memperkokoh Pilar Pengendalian Intern dalam Mewujudkan Tata Administrasi Pembangunan yang Efektif”.

Sambutan Gubernur Kalimantan Utara dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Juni Mardiansyah, A.P. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan keadilan sosial. Untuk itu, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

Juni Mardiansyah menegaskan bahwa biro maupun bagian administrasi pembangunan memiliki peran strategis dalam melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Selain itu, ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Kalimantan Utara sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis yang kompleks, mulai dari wilayah kepulauan, dataran tinggi, hingga kawasan pedalaman yang masih sangat bergantung pada akses transportasi udara dan sungai.

“Wilayah perbatasan menuntut percepatan pembangunan fisik guna menjaga kedaulatan negara sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Namun tanpa pemetaan risiko yang komprehensif, proyek-proyek strategis berpotensi mengalami kendala baik dari sisi waktu, penyerapan anggaran, maupun kualitas hasil pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, diperlukan sistem mitigasi risiko sejak dini atau early warning system guna mengantisipasi berbagai hambatan administrasi yang kerap berulang pada setiap tahun anggaran.

Dalam kesempatan tersebut, Juni Mardiansyah juga mengajak seluruh peserta untuk mengubah cara pandang terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang selama ini kerap dianggap sekadar pemenuhan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Melalui momentum rakor ini, saya meminta adanya pergeseran paradigma yang mendasar. Posisikan SPIP sebagai alat pengaman yang andal guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan yang dikucurkan benar-benar berdampak nyata dan memberikan nilai tambah langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral, memperkuat komunikasi antarlembaga, serta menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang membidangi administrasi pembangunan dinilai menjadi kebutuhan penting. Aparatur dituntut untuk menguasai manajemen risiko modern, memahami perkembangan regulasi, serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengawasan dan pelaporan proyek pembangunan.

Juni Mardiansyah menyambut baik metode pelaksanaan rakor yang dikemas melalui interactive workshop, Focus Group Discussion (FGD), serta kunjungan kerja ke kawasan perbatasan Republik Indonesia–Malaysia. Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap kondisi riil pembangunan di wilayah terdepan negara.

“Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi mampu melahirkan kolaborasi lintas sektor yang kuat serta menghasilkan dokumen strategis yang dapat menjadi panduan operasional dalam mendukung efektivitas pembangunan di Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan tata administrasi pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.(*)

Teks/Foto : Hermi Mastura, S,I.Kom (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom