NUNUKAN, SIMPATIK — Fraksi Partai NasDem DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum yang kritis dan konstruktif terhadap dua nota penjelasan Pemerintah Daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (22/7/25) di Kantor DPRD Nunukan itu, Juru Bicara Fraksi NasDem, Andi Fajrul Syam, SH, menekankan perlu menyusun RPJMD dengan pendekatan yang menyentuh akar persoalan dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, dokumen perencanaan lima tahunan ini tidak menjadi tumpukan dokumen administratif, tetapi harus mampu menjawab tantangan di lapangan.
Andi Fajrul menyebut, Nunukan sebagai daerah maritim, multikultural, dan strategis secara geopolitik membutuhkan arah pembangunan yang cerdas, adaptif, dan berbasis nilai-nilai lokal, sehingga RPJMD harus berpijak pada semangat kebangsaan serta mampu menjawab persoalan-persoalan struktural yang masih membelenggu masyarakat.
Fraksi NasDem mendukung strategi pembangunan yang difokuskan pada lima arah kebijakan utama. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Namun dukungan ini disertai catatan strategis, bahwa semua strategi tersebut harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
Lebih lanjut, Fraksi NasDem menyoroti banyaknya tantangan krusial yang menghambat percepatan pembangunan di Nunukan, mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, kualitas SDM yang belum merata, hingga keterbatasan infrastruktur dasar yang menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Fraksi ini juga mendorong pendekatan pembangunan yang inklusif dan bottom-up, di mana aspirasi masyarakat dari berbagai pelosok dapat terserap secara efektif dalam perumusan program dan kegiatan daerah, serta menegaskan pentingnya melibatkan komunitas lokal, kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat adat dalam pembangunan daerah.
Pandangan Umum Terhadap Raperda LKPj APBD 2024
Selain RPJMD, Fraksi NasDem juga menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dan mengapresiasi atas pencapaian pendapatan daerah yang berhasil melebihi target, dari target Rp2.000 triliun, realisasi pendapatan mencapai Rp2.003 triliun atau setara dengan 100,17%.
Meski pendapatan meningkat, Fraksi NasDem menyoroti belum optimalnya realisasi belanja daerah, total anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp2,307 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp2,051 triliun atau sekitar 88,91%, hal ini dinilai mengindikasikan adanya hambatan dalam implementasi program-program pemerintah.
Andi Fajrul Syam menegaskan, laporan pertanggungjawaban ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh antara rencana dan realisasi, tidak cukup hanya menunjukkan angka, namun juga harus mengungkap penyebab ketidaktercapaian dan langkah konkret perbaikannya.
Fraksi NasDem juga mendorong Pemerintah Daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara digital, transparan, dan adil, karena sejumlah sektor PAD yang dinilai belum tergarap optimal, seperti retribusi pariwisata, pajak hiburan, dan pengelolaan aset daerah.
“Penguatan PAD bukan hanya soal mengejar target pendapatan, tetapi juga bagaimana menjadikannya instrumen kemandirian fiskal dan penggerak ekonomi lokal,” tegasnya.
Sebagai catatan tambahan terhadap LKPj APBD 2024, Fraksi NasDem menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah secara menyeluruh, evaluasi ini penting untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
Demikian juga dengan perhatian serius terhadap pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, Fraksi NasDem menilai masih banyak program yang tidak berjalan optimal karena lemahnya koordinasi dan minimnya pengawasan di tingkat pelaksana.
Efektivitas dan efisiensi anggaran juga menjadi sorotan Fraksi NasDem, Fraksi ini menekankan pentingnya anggaran digunakan secara tepat sasaran, serta mendorong evaluasi berbasis hasil, bukan hanya serapan anggaran.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai kontribusi BUMD terhadap PAD masih rendah, mendesak Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja dan profesionalisme BUMD agar lebih berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah dan kemandirian fiskal.
Melalui pandangan umum ini, Fraksi NasDem berharap masukan dan kritik yang disampaikan dapat dijadikan pertimbangan serius oleh pemerintah daerah, sehingga proses pembangunan lebih inklusif, transparan, dan berpihak pada rakyat.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
