NUNUKAN, SIMP4TIK – Usai siswa sekolah menyampaikan Surat Terbuka ke Presiden RI, Prabowo Subianto, Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur terharu dan mengapresiasi keteguhan dan ketabahan siswa SD 005 Desa Pa’Buan Kecamatan Krayan Timur menimba ilmu dilingkungan infrastruktur yang terbatas.
Menurut Sekretaris Komisi I ini, infrastruktur Pendidikan di wilayah tersebut diakui sangat terbatas, namun itu tidak menjadi penghalang bagi siswa sekolah, semangat mereka juga ingin seperti anak anak sekolah di perkotaan namun hingga kini justru pemerintah menutup mata dengan kondisi yang dialami anak anak bangsa di wilayah tersebut.
“ Kami ikut terharu saat anak anak sekolah menunjukkan semangatnya sembari menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI, siswa sekolah dasar menginspirasi bukan hanya kami, mereka juga menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi dalam Pembangunan bangsa di Perbatasan,” kata Mansur, Jumat (11/4/25) dikonfirmasi usai menggelar kunjungan bersama anggota DPRD Nunukan dapil 4 di Kecamatan Krayan.
Menurutnya, Jika Nunukan ingin lebih maju, Pemerintah harus serius menggerakkan Pembangunan di sektor Pendidikan, karena Pendidikan yang layak bagi anak perbatasan berperan penting dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor pembangunan.
Dengan akses pendidikan yang berkualitas, anak anak sekolah di Kecamatan Krayan akan mampu mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan berkontribusi langsung pada Pembangunan bangsa dan Negara.
Karena itu ia berharap agar pemerintah pusat, provinsi dan daerah mendengarkan dan menindaklanjuti suara anak anak perbatasan dengan memastikan bahwa setiap anak memilki akses Pendidikan yang berkualitas.
Ditambahkannya, Kementrian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Daerah harus turun meninjau langsung kondisi infrastruktur sekolah di wilayah perbatasan, jangan hanya menunggu hasil musrenbang, dan merealisasikan Pembangunan fisik sekolah saja, tetapi kualitas Pendidikan juga harus ditingkatkan.
“ Dinas Pendidikan harus aktif menggali permasalahan yang ada di sektor Pendidikan kita, bukan hanya turun mengecek fisik bagunan sekolahnya tetapi kualitas Pendidikan juga harus di monitoring,” tegas Mansur.
Selama beberapa hari di Kecamatan Krayan, Mantan ketua LSM Panjiku ini, cukup miris melihat kualitas sekolah di Kecamatan Krayan, sangat jauh tertinggal dengan fasilitas yang ada di perkotaan.
Kesempatan tersebut merupakan kali pertama berkunjung ke Kecamatan yang berbatasan dengan Negara Brunai Darussalam ini, selain di Krayan Induk, ia sudah sampai ke pelosok Kecamatan Krayan Timur, di Desa Pa’Buan.
Melalui Komsi I yang membidangi Pendidikan, Mansur berupaya memperjuangkan infrastruktur atau fasilitas sekolah di Kecamatan tersebut, agar nantinya mendapatkan respon dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah agar Pendidikan diwilayah perbatasan mendapatkan perhatian khsusus.
“ Segala Fasilitas penunjang sekolah memang tidak ada, Buku buku Pelajaran, Buku Perpustakaan, jaringan internet termasuk tenaga guru masih sangat kurang, kalau dulunya kita hanya mendengar atau membaca berita tapi ini saya saksikan langsung di lapangan,” tambahnya.
Pemeritah Segera Pastikan Masa Depan Anak Bangsa Di Perbatasan.
Menurutnya pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah segera memastikan masa depan anak bangsa di wilayah kecamatan, selain di Kecamatan pemerintah juga harus memprogramkan fasilitas Pendidikan di wilayah Kabudaya Kabupaten Nunukan yang juga menjadi wilayah perbtasan Indonesia.
“ Ada 7 Kecamatan di Kabudaya, jika menarik garis dari Lumbis Hulu hingga ke Seimenggaris, secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan kapan realisasinya,” tegas Mansur.
Langkah strategis yang ditawarkannya, Kementrian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Daerah harus mengantongi data tenaga guru dan jumlah siswa yang menempuh Pendidikan dasar, SMP dan SMU di wilayah tersebut.
Kemudian, kata Mansyur, mengaktifkan kembali Tunjangan Guru Bankeu Pemerintah Provinsi Kaltara yang memberikan tambahan penghasilan dan menjadi stimulan bagi tenaga pengajar untuk betah dan menetap di wilayah tersebut.
“ Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik, Prabowo menggarisbawahi komitmennya untuk memastikan bahwa setiap guru mendapatkan hak-haknya secara adil dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas Mansur.
Namun, menrutnya meskipun TKG masih ada hingga sekarang, ada informasi bahwa beberapa guru di wilayah perbatasan masih sulit mendapatkan akses tunjangan tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa semua guru menerima apa yang menjadi hak mereka, termasuk 1 tahun sekali guru guru dapat meningkatkan kapasitasnya melalui tugas belajar" ungkapnya
Selain itu, permasalahan yang kerap dihadapi Sekolah adalah legalitas lahan yang belum jelas, banyak sekolah di Nunukan tidak memiliki surat izin bangunan atau sertifikat tanah.
Hal ini kata Mansur, berpotensi menghambat proses administrasi terkait penyaluran dana pendidikan termasuk tunjangan bagi para pengajarnya.
Ia meminta Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan masalah legalitas lahan sekolah agar aset-aset tersebut tidak rawan sengketa hukum ke depannya.
"Pensertifikatan lahan sekolah harus dilakukan agar kami juga bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang jauh dari persoalan hukum," tambahnya.
Komitmen pemerintah pusat melalui Asta Cita Presiden Prabowo serta dukungan masyarakat terhadap kesejahteraan guru, kata Mansur, harapan perbaikan sistem pendidikan semakin terbuka lebar.
“ Ke depan semua pihak bersinergi demi tercapainya tujuan bersama yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas melalui pendidikan yang layak bagi semua anak Indonesia.” tutup Mansur.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
