TULIN ONSOI, SIMP4TIK - Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui pelaksanaan Rapat Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan unsur pemerintah kecamatan, tenaga kesehatan, aparat desa, kader posyandu, hingga unsur TNI-Polri. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan strategi penanganan stunting di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

Rapat yang berlangsung di aula kecamatan itu dihadiri para kepala desa, tenaga pendamping keluarga, petugas gizi puskesmas, penyuluh KB, tokoh masyarakat, serta organisasi perempuan. Dalam suasana diskusi yang serius namun konstruktif, seluruh peserta membahas perkembangan kasus stunting, kendala lapangan, hingga langkah intervensi yang harus diperkuat pada tahun berjalan.

Kecamatan Tulin Onsoi sendiri merupakan salah satu wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan yang memiliki tantangan geografis cukup berat. Sebagian desa masih memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan, distribusi pangan bergizi, hingga edukasi kesehatan keluarga. Kondisi tersebut menjadikan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor.

Dalam rapat kerja tersebut, pimpinan TPPS Kecamatan menegaskan bahwa stunting bukan sekadar persoalan kurang gizi, tetapi berkaitan erat dengan pola asuh, sanitasi, pendidikan keluarga, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, intervensi yang dilakukan harus menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Fokus utama pembahasan mencakup penguatan pendataan keluarga berisiko stunting, peningkatan kualitas layanan posyandu, pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, serta optimalisasi program pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Selain itu, TPPS juga menekankan pentingnya edukasi perubahan perilaku kepada masyarakat, terutama terkait pola hidup bersih dan sehat.

Data sebelumnya menunjukkan bahwa Kecamatan Tulin Onsoi pernah berhasil menurunkan jumlah kasus stunting dari tujuh kasus menjadi lima kasus melalui kerja sama pemerintah kecamatan dan desa. Penurunan tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan gotong royong mampu memberikan dampak nyata terhadap kesehatan anak-anak di wilayah perbatasan.

Dalam forum tersebut, para peserta juga mengevaluasi sejumlah hambatan di lapangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan rutin balita, keterbatasan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan, serta minimnya pemahaman sebagian keluarga mengenai asupan gizi seimbang.

Tenaga kesehatan yang hadir dalam rapat memaparkan bahwa upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak masa remaja dan kehamilan. Oleh sebab itu, pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita menjadi prioritas utama. Pendekatan preventif dinilai jauh lebih efektif dibanding penanganan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan.

Rapat kerja TPPS juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penganggaran program stunting melalui APBDes. Dukungan anggaran desa dinilai sangat penting untuk menunjang kegiatan posyandu, penyediaan makanan tambahan, hingga pelatihan kader kesehatan di tingkat kampung.

Secara lebih luas, Pemerintah Kabupaten Nunukan memang tengah mendorong penguatan koordinasi TPPS hingga tingkat kecamatan dan desa. Dalam berbagai rapat koordinasi tingkat kabupaten, pemerintah menargetkan percepatan penurunan prevalensi stunting melalui delapan aksi konvergensi, audit kasus stunting, serta intervensi berbasis data keluarga berisiko.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Nunukan, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, angka prevalensi stunting Kabupaten Nunukan tercatat sekitar 12,33 persen, melampaui target nasional sebesar 14 persen. Capaian tersebut disebut sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat.

Meski demikian, tantangan di wilayah perbatasan seperti Tulin Onsoi masih cukup besar. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian berkelanjutan.

Melalui rapat kerja TPPS ini, pemerintah kecamatan berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal. Upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya dipandang sebagai program kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di wilayah perbatasan Indonesia.

Teks/Foto : Petrus Resi Kelore, S,Sos (Tim Publikasi KECAMATAN TULIN ONSOI )

Editor : Taufik, S.Ksi, M.I.Kom