SIMP4TIKNews - Bertempat di Hotel Grand Orchardz-Jakarta Pusat, Pemerintah Kabupaten Nunukan yang di wakili oleh Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dan Perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan menghadiri undangan dari BNPP terkait pemutakhiran data jaringan jalan kawasan perbatasan tahun 2022.
Pembahasan dalam kegiatan ini di khususkan untuk Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (1/8). Kadis PUPR menjadi narasumber dan diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi Infrastruktur jalan Kabupaten Nunukan dihadapan para pemangku kebijakan terkait.
Hendry Arafat-Asisten Deputi III BNPP membuka acara dan menyampaikan bahwa TIM BNPP sudah meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Nunukan dan karena letak geografis wilayah kabupaten Nunukan yang luas, BNPP membagi 4 tim guna mempercepat proses peninjauan. Dalam tracking tersebut tim BNPP menemukan beberapa titik jalan yang sangat mengkhawatirkan.
Abdi Jauhari, Kadis PUPR menyampaikan dalam paparannya kondisi eksisting infrastruktur jalan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya serta updating data jaringan jalan dan infrastruktur lainnya di kabupaten Nunukan. Ia juga menyampaikan konfirmasi pembangunan di Kabupaten Nunukan tahun 2022, 11 usulan prioritas jalan kabupaten Nunukan sesuai SK Ruas jalan Kabupaten dan beberapa usulan tambahan yang bersifat urgen di kabupaten Nunukan.
Kementerian Desa PDTT melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama menyampaikan beberapa hal diantaranya target output DAK transportasi perdesaan tahun 2022, perkembangan DAK fisik bidang transportasi perdesaan, output DAK transdes di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2017 - 2021, data usulan DAK fisik tahun 2023 dan rekapitulasi data usulan DAK transportasi perdesaan tahun anggaran 2023 melalui Aplikasi KRISNA di kawasan perbatasan negara, dimana untuk wilayah Kalimantan terdapat 27 usulan termasuk usulan dari Kabupaten Nunukan.
Kementerian PUPR melalui Pusdatin juga memaparkan usulan Jalan Desa Strategis (JDS) oleh Kabupaten Nunukan melalui DAK fisik dan usulan tersebut telah sesuai dengan SK Jalan Desa Nomor 188.45/474/VIII/2019 Kabupaten Nunukan. Saat ini fase perencanaan DAK Fisik TA 2023 telah memasuki tahapan sinkronisasi dan total usulan yang di input oleh daerah melalui Aplikasi Krisna akan disesuaikan dengan pagu indikatif dan tentunya tidak semua usulan daerah akan terakomodir mengingat keterbatasan anggaran.
Terakhir, Deputi III BNPP- Letjen TNI (Purn) Jeffry A Rahawarin menyampaikan harapan bahwa dari paparan yang telah disampaikan oleh seluruh narasumber baik dari kementerian PUPR, Kementerian PPN-Bappenas, Kementerian Desa PDTT dan BNPP serta Pemda Kabupaten Nunukan nantinya dapat ditindaklanjuti bersama dan dapat di realisasikan di tahun anggaran 2023 mengingat hasil tinjauan lapangan oleh BNPP bahwa kondisi infrastruktur perbatasan khususnya beberapa jalan di Kabupaten Nunukan rusak parah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. BNPP juga mengapresiasi paparan yang dilakukan oleh Kadis PUPR Kabupaten Nunukan karena menampilkan detail kondisi jalan yang disertai dengan dokumentasi terkini dan paparan yang jelas.
Turut Hadir dalam acara tersebut baik secara langsung dan virtual antara lain Deputi III BNPP bidang Infrastruktur, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jajaran Pejabat Fungsional dan staf di lingkungan BNPP, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PUPR-Pusdatin, Kementerian PPN- Bappenas dan Pemda Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kegiatan tersebut, Kadis PUPR Kabupaten Nunukan Bersama dengan OPD terkait lainnya yakni Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan Bappeda Litbang hadir secara langsung.
Teks/Foto: Budiman (Tim Publikasi Dinas PUPR)
Editor: Asa Z
Teks/Foto : Budiman Sidiq, S.STP (Tim Publikasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG )
Editor : Asa Zumara, SS
