Lihat langit ada wajah mantan,

Parasnya bikin kenangan

Mari kita melangkah ke perbaikan

Bangun desa untuk masa depan

SIMP4TIK News - Pantun diatas menjadi penutup laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Helmi Pudaaslikar SIP MAP menyampaikan laporan sejumlah alasan dan latar belakang penggunaan SISKEUDES atau sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa di lingkungan Pemkab Nunukan. Laporan itu disampaikan pada acara launching SISKEUDES di lantai V Kantor Bupati Nunukan Rabu (20/9).

Dihadapan Bupati Nunukan, Helmi memaparkan latar belakang Siskeudes ini. Menurutnya, Aplikasi Siskeudes disediakan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk digunakan di dalam pengelolaan keuangan desa dilingkungan Pemkab Nunukan. “Di Propinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan adalah Kabupaten kedua setelah Kabupaten Bulungan menerapkan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa,” katanya.

Mantan Kabag Organisasi ini menjelaskan perlunya menggunakan Siskeudes diantaranya pengelolaan keuangan sebelumnya secara ofline atau manual sehingga menyulitkan pemerintah daerah melakukan konsolidasi data pelaksanaan APBDes dalam rangka pembinaan dan pngawasan atas pengelolaan dana desa.

“Transaksi pembayaran dana desa dilakukan secara tunai menyebabkan inefesiensi biaya karena tingginya biaya transportasi dan inefesiensi waktu, tidak aman karena memegang uang tunai,” katanya.

Mantan Camat Krayan ini menjelaskan tujuan penggunanaan Siskeudes secara online yaitu memudahkan konpilasi dan pemantauan penggunaan dana desa secara rel time oleh pemerintah daerah dan pusat.

“Aplikasi Siskeudes ini terintegrasi dengan Aplikasi yang digunakan Bankaltimtara Aplikasi Transfer Pemerintah Desa (ATPD) sehingga dalam setiap transaksi akan lebih mudah, cepat, lebih aman sehingga penggunaan APBDes lebih akuntabel,” jelasnya.

Penerapan Siskeudes ini menurut Helmi bisa berjalan dengan baik sampai di launching karena ada kolaborasi beberapa pihak yaitu DPMD, Inspektorat, BPKP dan Diskominfo. “DPMD selaku instansi teknis, Inspektorat selaku pengawas, BPKP penyedia aplikasi dan Diskominfo penyedia server, konfigurasi serta akses internet untuk desa,” ungkapnya.

Manfaat yang diperoleh kata Helmi atas penerapan SISKEUDES ini antara lain memperoleh data keuangan secara cepat dan terbaru, konpilasi data lebih cepat, evaluasi APBdes lebih cepat, deteksi dini masalah keuangan di desa, pengheatan anggaran perjalanan dinas desa.

“Selain itu troble shoting bisa langsung diatasi, akses dapat dikunci sebagai bentuk control pada desa serta mendukung pencapaian indicator monitoring center prefention atau Ssisten Pengawasan Keuangan Desa yang ada di Inspektorat,” tambahnya.

Penerapan Siskeudes ini menurut Helmi dihadapkan dengan sejumlah hambatan diantaranya terbatasnya operator di desa yang memahami teknis Implementasi Siskeudes online dan transaksi ATKP desa.

“Untuk mengatasi kesenjangan ini DPMD sudah menugaskan tujuh  oprater untuk melayani 232 desa di Seluruh Kabupaten Nunukan. Ketujuh operator ini juga bertindak sebagai PIC  (person in Charge) mlakukan pembinaan ke operator operator desa sesuai wilayah kerjanya masing-masing.(*)

Teks/Foto : Ilham Waskitho, S.Tr. Anim (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Ilham Waskitho, S.Tr. Anim