Nunukan, SIMP4TIK - Dinas Kesehatan P2KB melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting Kabupaten Nunukan melalui aplikasi zoom dan diikuti oleh seluruh kepala puskesmas dan pj pada Sabtu (1/6/2024).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB, Miskia. Menurut Miskia adanya surat edaran dari Menteri Kesehatan ini guna menindaklanjuti wakil presiden bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan penurunan prevalensi stunting di tahun 2024.
"Saya juga berharap semua kepala puskesmas itu dapat menindaklanjuti surat yang diberikan dari Dinkes P2KB. Dari data stunting di tahun ini 15,8 persen cukup turun drastis dari 30,5 persen. Jadi nanti pada saat pelaksanaan di lapangan untuk penimbangan. Saya juga mengharapkan data yang ada bisa sinkron dan data kunjungan posyandu juga bisa mencapai target," tutur Miskia.
Tak lupa ia berpesan untuk kepala puskesmas agar berkoordinasi ke kecamatan, kelurahan/desa dan RT supaya bisa menggerakan sasaran. Sementara untuk Tim TPPS apabila ada sasaran yang tidak datang ke posyandu bisa melakukan kunjungan rumah.
Setelah arahan Kadiskes, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes P2KB, Nurmadia. Ia menyampaikan bahwa aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, verifikasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin). Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting dapat mencapai 100 persen di wilayah Kabupaten Nunukan.
Timeline intervensi serentak pencegahan stunting pada bulan Mei dilakukan persiapan, di bulan Juni pelaksanaan, dan bulan Juli pelaporan.
Adapun arahan dari Kemendagri untuk mendukung intervensi serentak pencegahan stunting, dapat memastikan pendataan seluruh catin, ibu hamil dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran, memastikan seluruh sasaran datang keposyandu, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri tersandar.
Arahan selanjutnya memastikan intervensi PMT pangan lokal diterima ibu hamil dan balita, memastikan seluruh catin ibu hamil dan balita diberikan edukasi di posyandu, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi, memastikan di lakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak, memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Berdasarkan data sasaran balita dan data cakupan balita yang datang ditimbang di posyandu masih rendah. Dari data yang didapatkan bisa disimpulkan bahwa untuk sekarang tidak mencapai target salah satu faktornya juga karena masih ada sasaran yang tidak datang ke posyandu untuk pengukuran dan penimbangan.
"Diharapkan di bulan Juni ini kita bekerja sama untuk mendapatkan data real di lapangan sehingga data yang disampaikan sesuai dengan sasaran real di wilayah kerja masing-masing," ujar Nurmadia.
Teks/Foto : Putri Sartika Dewi Permata Sari (Tim Publikasi DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA )
Editor : Ilham Waskitho, S.Tr. Anim
