Nunukan, SIMP4TIK - Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan melalui Bidang Statistik dan Persandian menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlangsung di ruang rapat lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (10/9/2024).
Bimtek yang diselenggarakan akan berlangsung selama 1 hari dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara.
Dalam sambutannya, Bupati Nunukan yang diwakili oleh Hanafiah menyampaikan seperti apa kondisi Kabupaten Nunukan. Pulau yang terletak paling utara dan berbatasan langsung dengan jiran malaysia.
Berada di perbatasan Indonesia - Malaysia yang menjadikan nunukan sebagai kabupaten daerah strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Dengan begitu sangat diperlukan support dan lembaga yang berwenang dalam hal keamanan informasi.
Hanafiah juga mengatakan perlunya pencegahan keamanan komprehensif untuk meminimalisir risiko terjadinya serangan siber. Dengan adanya audit keamanan SPBE, dapat mengidentifikasi kelemahan dan kerentangan sehingga dalam sistem dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan penguatan.
Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Diskominfotik Kaharuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa aplikasi yang develop di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan hampir nyaris di retas, tetapi dengan cekatan tim IT dapat mengatasi permasalahan tersebut.
Selanjutnya, Kaharuddin menyampaikan tujuan audit keamanan SPBE kepatuhan standar prosedur dan teknik yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Nunukan.
Melita Irmasari saat pemaparan menyampaikan keamanan siber dan sandi di Kabupaten Nunukan dengan melihat indeks SPBE diangka 2,61 dianggap sudah baik. Itu artinya, penerapan SPBE di Kabupaten Nunukan sudah dilaksanakan dengan baik.
SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.(*)
Teks/Foto : Hermi Mastura, S,I.Kom (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
