DPRD, SIMP4TIKNEWS – Anggota legislatif Kabupaten Nunukan menghadiri agenda konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Lt IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (5/2/25).
Kegiatan ini merupakan agenda pemerintah daerah yang melibatkan anggota DPRD sebagai representasi masyarakat, serta steakholder lainnya untuk merumuskan dan mengevaluasi rencana kerja tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah, untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta sektor terkait.
Dalam sambutannya Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa mengatakan dalam forum ini DPRD menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang akan dituangkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan tahun mendatang.
Karena itu setiap program yang dirumuskan harus berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“ Komitmen kita adalah konsisten pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” kata Hj Leppa.
Selaku mitra pemerintah daerah, DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Sebagai lembaga legislatif yang mewakili asporasi masyarakat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus menjalankan fungsi pengawasan yang meliputi pemantauan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini, DPRD tidak hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan masukan serta rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas dari setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk menilai apakah setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan agar program yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai sasaran.
“ Pengawasan yang efektif tentunya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, itu tujuan kita bersama,”ungkap Politisi Hanura ini.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan RKPD, anggota legislatif juga akan memanfaatkan berbagai mekanisme yang ada, seperti rapat-rapat kerja, kajian mendalam, dan kunjungan lapangan untuk memantau secara langsung perkembangan pelaksanaan program.
Hal ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap setiap tantangan yang dihadapi dalam implementasi program.
“ Kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan setiap program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan hasil yang optimal, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.” tutup Hj Leppa.
Kegiatan Konsultasi Publik ini dihadiri Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah ST, Wakil Ketua dan Anggota Komisi I, Saddam Husain dan Andre Pratama, Ketua dan Wakil Ketua Komisi III, Riyan Antoni dan Said Hasan, serta Badan Anggaran DPRD Nunukan, Gat S.Pd dan Adama.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
