SIMP4TIK News - Forkopimda bahas Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran asal Malaysia, yang dikeluhkan sejumlah pengusaha SPBU di Pulau Sebatik, hasil rapat Forkopimda memutuskan BBM eceran asal Malaysia diizinkan masuk.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, seusai memimpin rapat Forkopimda bertempat di lantai 1 Kantor Bupati, Senin (13/2)

"BBM Malaysia boleh masuk, kalau stok BBM di SPBU sudah habis. Kami berikan toleransi ini, karena masyarakat di Pulau Sebatik butuh BBM, apa lagi aktivitas berkegiatannya pada malam hari. Sementara SPBU bukanya hanya sampai sore," terang Laura.

Laura memastikan keputusan itu diambil untuk mencegah timbulnya gejolak di masyarakat, karena SPBU dinilai tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat di Pulau Sebatik.

"Kalau di liat fakta di lapangan stok Pertalite di SPBU itu banyak namun tidak bisa melayani hingga malam hari. Sehingga warga beralih membeli bensin botolan Malaysia," ujar Laura.

Sampai saat ini tidak ada gejolak di masyarakat terkait itu, kita izinkan kata Laura, sebatas perjanjian Border Trade Agremeent (BTA) tahun 1970.

"Kita gunakan ketentuan BTA dengan batas maksimal barang yang boleh dibeli senilai RM600, BBM Tawau silahkan, namun dengan ketentuan BTA Sama dengan komoditi lain yang secara aturan itu tidak boleh. Tapi karena negara kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat di perbatasan, maka terbitlah perjanjian BTA itu," terang Laura.

Menurut Laura, pada rapat Forkopimda Ia meminta pihak Pertamina yang juga hadir pada rapat tersebut, agar memberikan data kuota BBM per SPBU ditembuskan kepada Forkopimda untuk pengawasan di lapangan.

"Agar fungsi pengawasan berjalan kita perlu data agar nanti Polres dan Kodim meneruskan data itu ke jajaran di bawahnya untuk memudahkan pemantauan," terang Laura.

Laura meminta kepada Polres dan Kodim untuk melakukan pengawasan lebih ketat terkait penyaluran BBM industri dan subsidi oleh SPBU.

"Jangan sampai informasi yang banyak masuk terkait banyaknya penyimpangan di lapangan yang indikasinya BBM subsidi dijual ke perusahaan. kita harap tidak benar, karena itu tetap perlu diawasi," imbuhnya.

Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom