Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan Iskandar Ahmadien mengaku sering terjadi perbedaan data kependudukan dengan Pemkab Nunukan.

Hal itu diungkapkan Iskandar Ahmadien saat diminta menyampaikan masukan pada rapat Ketenagakerjaan di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kamis (29/02/2024).

Iskandar menjelaskan dalam menghitung jumlah pendudukan, BPS mengikuti rumus yang sudah dipakai didunia.

“Kita harus mengukur keterbandingan apple to apple, sehingga sama perhitungan dengan yang digunakan di negara-negara lain,” katanya.

Ahmadin menjelaskan, BPS itu mengelola statistik dasar, sedangkan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah menghasilkan statistik sektoral. Sebagai contoh jumlah pengangguran sesuai data Pemda 7,24 prosen tahun 2017.

Dia juga mencontohkan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan sebanyak 0,6 poin. Sekarang sudah diposisi 5,5 sedangkan tahun sebelumnya 6,1 poin.

“Itukan artinya pemerintah berhasil,” katanya.

Dia menambahkan, indikator-indikator makro pemerintah Daerah sekarang ini trendnya sedang bagus.

“Sekarang indikator-indikator makro Pemda ini bagus-bagus semua, pengangguran turun, kemiskinan turun,” ungkapnya.

Kendati demikian, Iskandar mengakui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan  turun menjadi 4,1. Penurunan itu diakui Iskandar sudah dikomfirmasi Bupati kepada dirinya melalui WA.

“Semua turun, Malinau turun, KTT turun, yang tidak turun hanya Tarakan, kita disini disupport semua dari sektor pertambangan. Nasional juga turun, istilahnya terjadi pelambatan ekonomi secara nasional,” jelasnya.(*)