Nunukan, SIMP4TIK - Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir memimpin Rapat Ketenagakerjaan di ruang rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kamis (29/02/2003).
Pada rapat yang dihadiri sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Badan Pusat Statistik ini membahas proyeksi kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan dengan menggunakan sampel data BPS tahun 2018 - 2022.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Masniadi menjelaskan, pihaknya membutuhkan masukan dari perangkat daerah selaku stakeholder terkait lapangan usaha yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Sesuai data BPS tahun 2018 – 2022 setidaknya ada 17 jenis lapangan usaha yang berpotensi menyediakan lapangan kerja sekaligus menampung tenaga kerja yang belum terpotret secara jelas lapangan usaha yang dimaksud,” katanya.
Masniadi memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Nunukan tahun 2018 berjumlah 135.270 orang menjadi 154.102 orang tahun 2022. Dari jumlah tersebut angkatan kerja berjumlah 97.162 orang tahun 2018 menjadi 106.486 orang tahun 2022.
“Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 92.528 orang tahun 2018 meningkat menjadi 103.570 orang tahun 2022,” ungkapnya.
Kondisi itu menurut Masniadi menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka sebanyak 6.634 tahun 2018 turun menjadi 2.916 orang tahun 2022 atau 4,77 prosen tahun 2018 turun menjadi 2,74 prosen tahun 2022.
“Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan yang berdampak kepada menurunnya pengangguran terbuka,” jelasnya.
Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadien setelah membaca data yang dipaparkan Masniadi, menyampaikan akan mendukung Pemerintah Daerah melalui Disnaker untuk menyempurnakan data statistik yang diperlukan.
“Kami minta data dalam bentuk flashdisk, kami akan membantu pemerintah daerah untuk menyempurnakan data yang dibutuhkan mulau dari halaman 12 sampai dengan halaman 40,” ungkapnya merujuk materi rapat yang dibagikan.
Ahmadin menjelaskan, BPS mengelola statistik dasar sedangkan perangkat daerah mengelola statistik sektoral, yang hasil pengolahan datanya ada yang sering berbeda dengan data sektoral pemerintah daerah.
“Seperti pada jumlah penduduk kok ndak sama BPS dengan Capil? Konsep perhitungan penduduk yang dipakai BPS mengacu kepada konsep yang dipakai di seluruh dunia,” katanya.
Mendengarkan berbagai masukan yang sudah disampaikan Kepala BPS dan Kepala Perangkat daerah yang hadir, Abdul Munir menyambut baik dukungan kepala BPS dan berharap kepala perangkat daerah terus bersinergi untuk mewujudkan pemetaan ketenagakerjaan yang sedang dilakukan oleh Disnakertrans. (*)
