Seimanggaris, SIMP4TIK - Tindak lanjut hasil Penandatanganan Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia pada tanggal 8 Juni 2023 di Putra Jaya,Malaysia oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Malaysia serta monitoring hasil-hasil Sidang Ke-26 KK/ JKK SOSEK MALINDO Tingkat Provinsi Kalimantan Utara - Peringkat Negeri Sabah pada tanggal 16-19 Juli 2024, Rombongan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan SekretariatMiliter Presiden Kemensetneg berkunjung di Kabupaten Nunukan, Senin (26/8/2024).
Plt.Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan (BPPD) Yance Tambaru mengatakan kedatangan rombongan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, juga dihadiri Laksma TNI I. Bayu Trikuncoro, SE.E, M.M CHRMP Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna cek lokasi dan monitoring wilayah perbatasan.
"Dalam rangka tindak lanjut Border Crossing Agreement (BCA)RI-Malaysia Tahun 2023 yang akan dilakukan ratifikasi, untuk itu diperlukan monitoring dan kunjungan lapangan bersama dalam rangka implementasi dari perjanjian bilateral dimaksud terkait Entry Point/Exit Points dan Area of Access pada BCA RI-Malaysia Tahun2023 di Provinsi Kalimantan Utara," ujar Yance.
Dalam kunjungan lapangan bersama ini melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang direncanakan pada tanggal 25 - 28 Agustus 2024 di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Yance juga menerangkan kunjungan awal dilaksanakan di Seimengaris lebih tepatnya di patok 708 perbatasan RI-Malaysia untuk melihat lokasi perencanaan pembangunan PLBN dan melihat kondisi akses jalan antara dua negara ini.
"Kunjungan ini selain mengecek batas negara yang ada di Seimengaris kita juga akan mengecek PLBN Sebatik setelah dari patok 708 ini," katanya.
Rombongan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan Sekretariat Militer Presiden Kemensetneg juga berkunjung ke pos TNI-AL Sei pancang dan patok perbatasan BP-02 yang ada di Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Teks/Foto : DWI RESCY ADITIA MUHAIMIN (Tim Publikasi BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH )
Editor : Asa Zumara, SS
