NUNUKAN, SIMPATIK – Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, SH, MH, menegaskan bahwa peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan harus menjadi prioritas utama.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja DPRD Nunukan yang digendakan bersama dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, membahas arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, anggaran Dinas Pendidikan terbilang besar, disatu sisi Pendidikan di Nunukan dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan finansial bagi sebagian besar siswa di wilayah perbatasan.
"Banyak siswa siswi cerdas dan berpotensi, namun terbentur oleh masalah ekonomi. Pemerintah harus serius memberikan beasiswa dan bantuan kepada anak anak kita diperbatasan," ujar Andi Muliyono.
Ketua Fraksi Gerindra ini mengatakan bahwa realitas yang terjadi di Pulau Sebatik, beberapa siswa yang mengeluhkan biaya Pendidikan yang cukup tinggi, secara fisik terlihat sebagaimana siswa pada umumnya, dengan sepatu dan seragam, namun faktanya banyak di antara mereka yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.
"Pemerintah harus fokus mendistribukan distribusi bantuan yang merata, tepat sasaran dan dinas Pendidikan juga harus mengantongi data akurat terkait jumlah siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan.," tegasnya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan segera mendata agar mengetahui siapa saja yang putus sekolah karena faktor ekonomi atau alasan lainnya.
"Ini juga menjadi bagian dari tugas kami di DPRD, memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Nunukan mendapatkan akses pendidikan yang layak," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Muliyono juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan dalam rapat kerja DPRD Nunukan, karena banyak persoalan Pendidikan terutama di daerah terpencil harus segera dikomunikasikan.
"Kami sangat kecewa karena hari ini, hanya dihadiri oleh sekretaris dinas pendidikan. Kami hanya ingin mendengar penjelasan langsung dari kepala dinas mengenai perencanaan dan program kerja pendidikan untuk tahun 2025 dan 2026," jelasnya.
Politisi partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, selain mengawasi penganggaran, dibalik itu DPRD Nunukan hendak memastikan anggaran dinas Pendidikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Andi Muliyono berharap agar pemerintah dan Dinas Pendidikan menunjukkan komitmen menangani isu pendidikan, mengingat anggaran yang tersedia untuk sektor ini terbilang fantastis.
Dalam kesempatan yang sama, ketua Fraksi Gerindra DPRD Nunukan ini juga menyinggung soal guru Taman Kanak-Kanak (TK), yang tidak terakomodir berdasarkan peraturan perundang undangan dalam anggaran Dinas Pendidikan, namun pemerintah tetap memperhatikan pendidikan anak usia dini tersebut.
Rapat Kerja DPRD dengan Dinas Pendidikan dijadwalkan kembali pada jumat 28 Februari 2025, Komisi I DPRD Nunukan membahas lebih lanjut terkait permasalahan Pendidikan Nunukan dan mengulas kebijakan efisiensi anggaran pendidikan serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah empat daerah-daerah terdepan dan tertinggal, seperti wilayah Kerayan dan sekitarnya.
“ Ini yang sebenarnya perlu kami diskusikan dengan Dinas Pendidikan, kita ingin Kolaborasi memadukan program Diknas dan Pokok pokok Pikiran DPRD Nunukan, apa yang nantinya kita sinergiskan bis akita bawa ke Pemerintah Pusat sehingga efisensi anggaran pendidikan tidak berdampak di Kabupaten Nunukan,” tutupnya.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
