JAKARTA, SIMP4TIK - Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Riyan Antoni, menegaskan bahwa permasalahan konektivitas dan aksesibilitas di Kecamatan Krayan masih belum memadai.
Infrastruktur yang terbatas menyebabkan banyak kendala yang dialami masyarakat, terutama dalam hal mobilitas dan distribusi barang.
Kondisi ini semakin parah saat musim penghujan, di mana akses menuju Krayan menjadi lebih sulit akibat bencana alam dan minimnya jalur transportasi yang memadai.
Hal ini disampaikannya saat menggelar kunjungan kerja di Bapenas, BNPP, BNPB, dan Kementrian PUPR, Kamis (13/3/25) di Jakarta.
“ Kami meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai koordinator kementerian terkait agar mengoordinasikan, mengkolaborasikan, dan mengomunikasikan kondisi ini kepada kementerian yang berwenang agar ada sinergi antara lembaga pemerintah dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di perbatasan.” Kata Riyan Antoni.
Dalam pertemuan Kunjungan Kerja itu, Riyan menyampaikan bahwa aspirasi ini telah mendapat respons positif dari BNPP, Bappenas, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Keempat institusi ini mendorong agar DPRD Nunukan lebih proaktif dalam menyampaikan permasalahan secara langsung kepada kementerian terkait guna mempercepat solusi Pembangunan wilayah perbatasan.
Selain permasalahan aksesibilitas, Komisi III DPRD Nunukan juga mengangkat isu bencana alam yang sering terjadi di dataran tinggi Krayan, khususnya di lima kecamatan yang mengalami keterbatasan akses logistik selama musim penghujan.
Menurut Riyan, bencana ini biasanya berlangsung dari Desember hingga Maret, menghambat pasokan kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan bakar minyak (BBM) ke Kecamatan Krayan.
Riyan Antoni juga menegaskan persoalan infrastruktur jalan dan jembatan yang sangat krusial bagi konektivitas Krayan di kementrian PUPR.
Ia menekankan bahwa dua jembatan utama di poros jalan Malinau, yaitu Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang, merupakan jalur strategis yang menghubungkan Krayan dengan daerah lainnya.
Namun, alokasi anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut saat ini terhambat oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Riyan menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak menghambat pembangunan di daerah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.
Ia meminta adanya perlakuan khusus dalam alokasi anggaran bagi wilayah perbatasan guna menghindari stagnasi pembangunan infrastruktur yang dapat berdampak bagi masyarakat di wilayah Perbatasan.
Kendala Transportasi, Infrastruktur, dan Pendanaan dalam Realisasi Proyek
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, Kebijakan yang mewajibkan penggunaan material dalam negeri sulit diterapkan di Krayan karena terbatasnya akses transportasi untuk mendistribusikan bahan material.
Kondisi ini, kata Riyan memperlambat berbagai proyek pembangunan yang seharusnya dapat segera direalisasikan.
Tak hanya itu, proyek pembangunan besar lainnya seperti Pembangunan Lintas Batas Negara (PLBN) dan sarana prasarana pendukung juga tertunda akibat kendala infrastruktur yang belum terselesaikan.
Skema pendanaan dari luar negeri pun menghadapi tantangan, karena beberapa investor menarik diri akibat isu lingkungan yang berkaitan dengan kawasan konservasi di sekitar lokasi proyek.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR, Dr. Triono Junoasmono, S.T., M.T., menegaskan bahwa ia akan menyampaikan permasalahan ini langsung kepada Menteri PUPR.
Harapannya, bahwa pengalokasian anggaran yang saat ini terhambat solusinya segera ditemukan sehingga pembangunan infrastruktur di Krayan dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di perbatasan.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan mempertimbangkan opsi pengalokasian anggaran tambahan atau revisi kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menghambat pembangunan di daerah perbatasan yang sangat membutuhkan perhatian lebih.
“ Kita akan menjadwalkan pertemuan dan membahasa solusi dengan kementrian PUPR, termasuk skema percepatan pembangunan serta kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pembangunan di Krayan.”kata Triono.
Melalui pertemuan itu, Komisi III DPRD Nunukan berharap agar permasalahan infrastruktur di Kecamatan Krayan dapat segera teratasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat konektivitas dan perekonomian di wilayah perbatasan.
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
