SIMP4TIK News - Pelaksanaan Musrembang Kewilayahan di Pulau Sebatik disambut antusias. Selain hadir Bupati, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Anggota DPRD Nunukan dapil Sebatik juga dihadiri 16 perangkat Daerah, Camat, anggota Forkopimcam, Kepala Kepala Desa dan tokoh masyarakat.
Kegiatan berlangsung satu hari pada Selasa (30/1) di rumah Makan Hasanah Jalan Ahmad Yani Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara. Lokasi rumah makan ini berhadapan langsung dengan ikon baru pulau Sebatik, sebuah bangunan megah, berarsitektur modern yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
“Pemilihan tempat ini selain tempatnya bagus, ruangan pertemuannya cukup luas juga diharapkan para peserta bisa menyaksikan sebuah bangunan yang dapat manghadirkan kebanggaan untuk lebih meningkatkan semangat cintai tanah air di wilayah perbatasan antar negara di pulau Sebatik ini,” jelas Kepala Bappeda dan Litbang Drs Raden Iwan Kurniawan MAP.
Saat pembukaan Musrembang Kewilayahan di Sebatik ada tiga pihak yang menyampaikan sambutan. Dari DPRD Nunukan Hamsing SPi mewakili Ketua DPRD menyatakan Musrembang kewilayahan ini menjadi ruang untuk mempertegas program dan rencana kerja ada kepastian terakomodir.
“Kami menyambut baik Musrembang Kewilayahan ini, sebagai forum penyelerasan untuk dimasukkan dalam rencana kerja perangkat daerah. Dengan Musrenbang dapat membuat Kab. Nunukan lebih maju dan berharap aspirasi yang selama 3 tahun ini belum tersalurkan bisa diakomodir di tahun ini dan meminta sektor perikanan dan pertanian lebih ditingkatkan,” pesannya.
Senada dengan harapan Hamsing, Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara H Andi Muhammad Akbar M Juarzah SE MM menyambut bai katas pelibatan anggota DPRD Kaltara pada Musrembang ini.
“Meskipun nanti ada forum lanjutan di tingkat Propinsi, pelibatan kami dalam Musrembang kecamatan ini akan lebih menguatkan data dan informasi yang dapat dijadikan referensi pada pembahasan ditingkat Propinsi yang dapat ditindaklanjuti melalui Pokok-Pokok Pikir DPRD Propinsi Kaltara,” katanya.
Mendengarkan saran dan masukan melalui dua wakil rakyat itu, Bupati Nunukan memberikan apresiasi disertai dengan ucapan terima kasih. “Atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukan dari anggota DPRD baim dari DPRD Propinsi Kaltara maupun dari DPRD Nunukan,” katanya.
Pada forum ini, kata Laura, usulan yang disampaikan adalah usulan yang sangat prioritas, karena tujuan pelaksanaan Musrenbang Kewilayahan ini untuk memilih usulan paling prioritas dari 87 usulan prioritas kecamatan yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan.
“Dari 87 usulan yang sudah masuk melalui Musrembang Kecamatan, seandainya anggaran kita cukup, saya maunya semua dapat dilaksanakan, sayangnya anggaran kita sangat terbatas maka melalui forum inilah kita selaraskan usulan-usulan itu ke dalam usulan paling prioritas sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Bupati menegaskan tidak semua usulan dan aspirasi bisa diakomodir karena keterbatasan anggaran dan faktor regulasi. Menurut Laura penggunaan anggaran APBD tidak bisa dilakukan sesuai keinginan Pemerintah Daerah saja karena sebagian alokasi anggoran sudah ditentukan pemerintah pusat.
“Penggunaan anggaran itu Sebagian sudah ditentukan Pemerintah Pusat melalui kebijakan mandatory spending. Seperti Bidang Pendidikan 20 prosen dari APBD demikian juga dibidang Kesehatan dan infrastruktur belum termasuk mandatory yang lain yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan Pemerintah Daerah,” katanya.
Melihati kondisi itu, Bupati mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah di dalam penyusunan rencana kerja meninggalkan paradigma lama. “Kepada seluruh kepala perangkat daerah tidak lagi menggunakan paradigma lama di dalam penyusunan rencana kerja. Tinggalkan itu, sudah saatnya renja disusun sesuai prirotas yang sangat dibutuhkan masyarakat,” pesannya.
Menyimak arahan Bupati dan anggota DPRD pada forum kewilayahan yang disampaikan secara terbuka, transparan dan pro aktif dalam merespon aspirasi masyarakat, H Herman SE MM menyampaikan apresiasinya. “Kalau sistemnya dilakukan secara terbuka seperti ini, saya yakin ke depan kepercayaaan masyarakat kepada Pemerintah akan semakin baik dan pelaksanaan program pembangunan di kecamatan semakin cepat dan lancer,” ujarnya. (*)
Foto : Prokopim
Teks : Kahar A. Tokkong
