DPRD, SIMP4TIKNEWS — Orientasi hari kedua anggota DPRD se-Kalimantan Utara yang diadakan di Tarakan Plaza Convention Centre menghadirkan diskusi mendalam mengenai tantangan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas legislasi di Kalimantan Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota DPRD dari Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Bulungan, serta Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Suriyansyah, yang membawakan materi tentang peran dan tugas anggota DPRD di Kaltara.
Anggota DPRD Nunukan dari Partai Nasdem Hendrawan, membuka diskusi dengan mengungkapkan tantangan utama yang dihadapinya selama menjabat.
Menurutnya, salah satu masalah terbesar adalah kesulitan dalam merealisasikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
"Kami sering kali merasa berfikir ketika Pokir tidak dapat diwujudkan 100 persen. Kami hanya bisa mengelus dada dan terus memikirkan bagaimana memenuhi kehendak masyarakat," ujarnya.
Anggota DPRD dari Kabupaten Malinau juga menyampaikan pandangan serupa, menyoroti keterlambatan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai masalah signifikan.
"Keterlambatan dalam proses legislasi sering kali menyebabkan Perda yang seharusnya diterapkan justru lebih awal tertunda, dan ini berdampak langsung pada masyarakat," kata anggota DPRD Malinau, Dolvina Damus.
Dalam sesi tersebut, Suriyansyah menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
"Sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang diambil dapat direalisasikan dengan efektif," ujarnya.
Hendrawan menambahkan bahwa selain tantangan administratif dan birokrasi, pentingnya komunikasi yang baik antara anggota DPRD dan masyarakat juga menjadi sorotan.
Ia percaya bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dapat membantu legislator dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Para anggota DPRD juga membahas solusi potensial untuk mengatasi keterlambatan dalam realisasi Pokir dan Perda.
Beberapa anggota menyarankan perlunya evaluasi rutin terhadap proses legislasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi dapat diterapkan tepat waktu.
Suriyansyah juga mengingatkan anggota DPRD tentang pentingnya pemantauan anggaran dan pengawasan dalam menjalankan tugas mereka.
"DPRD tidak hanya memiliki peran dalam legislasi, tetapi juga dalam pengawasan dan penganggaran. Efektivitas anggaran sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya pelatihan berkelanjutan bagi anggota DPRD untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan.
Hendrawan menilai bahwa orientasi seperti ini memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab mereka.
Sebagai bagian dari diskusi, anggota DPRD dari Bulungan menekankan pentingnya kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas dan anggaran.
"Kolaborasi yang erat akan membantu kami dalam mengatasi masalah yang ada dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," kata salah satu anggota DPRD Bulungan yang juga mengikuti kegiatan orientasi tersebut.
Acara orientasi diakhiri dengan kesepakatan dari semua peserta untuk bekerja sama lebih erat dalam menghadapi tantangan legislasi dan memastikan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan.
Anggota DPRD yang hadir berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi terbaik untuk setiap masalah yang ada demi kemajuan Kalimantan Utara.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
