SIMP4TIKNews : Majelis pimpinan Cabang ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kabupaten Nunukan menyelenggarakan kegiatan dialog publik Jumat (25/08}
Tema kegiatan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Dukungan Kepada Aparat Keamanan Dalam Menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Nunukan.
Panitia menghadirkan nara sumber F.J Ginting. Amk..MH (Kepala BP2MI), AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K. M. H (Kapolres Nunukan), dan Letkol Arief Kurniawan Hertanto, S. H (Komandan Lanal Nunukan).
Kepala Kesbangpol Nunukan Hasan Basri mewakili bupati Nunukan membuka secara resmi dialog publik sekaligus menbacakan sambutan bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM PhD.
Menurut Hasan Basri, Kabupaten Nunukan yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi jalur keluar masuk TKI dari negeri Sabah dan Serawak TKI yang berangkat maupun yang datang melalui jalur jalur ilegal yang dikenal jalur tikus dan jalur legal melalui darat maupun laut.
"Ada lima jalur yang menjadi Perlintasan PMI yaitu Pulau Sebatik, Lumbis Ogong, seimenggaris dan Krayan bahkan ada banyak jalur Perlintasan TKI ilegal di sepanjang wilayah perbatasan dengan Malaysia," jelasnya.
Hasan menerangkan sehubungan dengan PMI yang melintas secara ilegal tujuan Malaysia khususnya negeri Sabah maka Kabupaten Nunukan menjadi sasaran deportasi Pekerja Migran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
"Latar belakang PMI mereka dideportasi dari Malaysia dengan berbagai permasalahan, namun sebagian besar tidak menggunakan dokumen keimigrasian yang sah kasus narkoba, kriminal dan kelainan jiwa," ungkapnya.
Lanjut Hasan, Pemerintah daerah menyadari bahwa penanganan permasalahan TKI di Kabupaten Nunukan sangatlah kompleks maka perlu kerjasama yang baik antara Instansi terkait dalam penanganannya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan menurut Hasan Basri menyatakan dukungannya kepada Majelis Pimpinan Cabang ICMI Mudah Kabupaten Nunukan atas penyelenggaraan diskusi publik ini.
"Saya berharap dan menghimbau kepada seluruh peserta diskusi untuk bersungguh-sungguh di dalam diskusi ini, semoga memberikan output yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait didalam menangani masalah PMI di Kabupaten Nunukan. (*)
Teks/Foto : Soni Irnada (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
