Nunukan, SIMP4TIK - Pj Sekretaris Daerah H Asmar Said SE MAP menjelaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Kabuten Nunukan.
Evaluasi ini bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Kalimantan utara untuk melakukan evaluasi terhadap perencaan pembangunan dan Keuangan di sejumlah perangkat daerah.
"Penetapan APBD sudah melalui Peraturan Daerah sehingga setiap perubahan terhadap program dan kegiatan serta keuangannya tentu harus juga melalui perubahan Peraturan Daerah, sehingga melalui pendampingan dari BPKP diharapkan diperoleh solusi yang tidak bertentangan dengan regulasi," katanya saat membuka Evaluasi Perenvcanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun anggaran 2025.
Ada tiga orang dari BPKP yang hadir menjadi nara sumber pada pertemuan itu diikuti sejumlah perangkat daerah yang terpilih untuk dilakukan evluasi diantaranya Dinas Perindagkop, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkimtan, Dishub, DPMPTSP, Diskan, Bappeda, BPBD, DLH, Ketahanan Pangan, dn Bagian organisasi.
Asmar berharap seluruh pimpinan perangkat daerah yang mengikuti acara ini mempresentasekan perencanaan dan keuangannya sesuai dengan yang sudah dimasukkan pada program dan kegiatan tahun anggaran 2025.
Plt Inspektur Kabupaten Nunukan Firdaus SHUT MAP menjelaskan evaluasi ini dilaksanakan BPKP Propinsi Kaltara yang mencakup 5 sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting dan UMKM.
Firdaus menjelaskan agenda yang akan dituntaskan antara lain ekspose hasil sementara, Konfirmasi atas asesi Pemda ke OPD untuk yang belum terpetakan di sektor-sektor, konfirmasi atas kriteria uji yang belum terpetakan dan diskusi.
Ada beberapa hal yang mencuat dalam proses evaluasi ini. Terkait dengan UMKM yakni belum tersedia data secara konfrehensip dan terbarukan, sehingga menyulitkan untuk pembinaan yang berkelanjutan.
Dari Dinas pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang harus betul-betul langsung menyentuh kepada tenaga kependidikan yang ada dan menyentuh hingga guru yang bertugas di wilayah pedalaman.
Dibidang kesehatan berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman yang masih sangat terbatas sehingga kurang menarik minat tenaga kesehatan yang berasal dari luar daerah mengabdi di wilayah pedalaman.
Yang menjadi evalusi pada perencanaan dan keuangan ini adalah terdapatnya sinkronisasi antara program dan kegiatan dengan anggarannya, sehingga nantinya perangkat daerah tidak hanya mengejar serapan anggaran tinggi tetapi juga memberikan kemanfaatan yang betul-betul dirasakan masyarakat.(*)
