Nunukan, SIMP4TIK - Pembinaan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) oleh tim provinsi Kalimantan Utara untuk penilaian Kabupaten/Kota Sehat tahun 2024, dilaksanakan di Kantor Forkahat, Kamis (5/09/2024). Dibuka oleh Silvia HWQ Mone,ST Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mewakili Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan.

Silvia menekankan Bappeda sebagai sekretaris Forkahat berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan lintas sektor atau mengkoordinir OPD. Ada 9 tatanan yang harus dipenuhi. Untuk mencapai itu butuh dukungan dari seluruh lintas sektoral baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. 

"Bappeda siap menjembatani keterlibatan pihak swasta. Ada Disnaker yang bisa menjembatani ke perusahaan untuk keterlibatan di masyarakat. Terutama untuk pemenuhan ODF. Nunukan masih posisi 55 persen. Setidaknya harus 80 persen untuk mencapai Padapa. Harus kerja berat dan harus bahu membahu untuk Nunukan yang sehat," ujar Silvia.

Open Defecation Free (ODF) merupakan suatu kondisi masyarakat telah melakukan sanitasi total yaitu dengan tidak buang air besar sembarangan (BABS).

"Nunukan peringkat ketiga di angka 55 persen untuk kategori desa ODF setelah Bulungan 85 persen dan Tana Tidung 100 persen. Masih ada waktu mengejar Bulungan bahkan KTT. Kita dorong bersama-sama. Potensi untuk mengikuti kompetisi itu ada untuk Nunukan," ujar Rustam Efendi, kasi kesehatan lingkungan Dinkes provinsi Kalimantan Utara.

Rustam Efendi selaku narasumber memaparkan tujuan dari penyelenggaraan KKS adalah terwujudnya Kabupaten/Kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

Adapun Instrumen penilaian Kabupaten Kota Sehat 2024 meliputi tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan jumlah indikator 16, tatanan perkantoran dan perindustrian jumlah indikator 14, tatanan perlindungan sosial jumlah indikator 19, tatanan pencegahan dan penanganan bencana jumlah indikator 11, tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri jumlah indikator 28, tatanan permukiman dan fasilitas umum jumlah indikator 26, tatanan pasar jumlah indikator 12, tatanan satuan pendidikan jumlah indikator 11, tatanan pariwisata jumlah indikator 13.

Penghargaan Swasti Saba yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali oleh kemendagri dan kemenkes diberikan kepada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program tatanan dalam kriteria KKS yaitu Wistara, Padapa, dan Wiwerda.

Teks/Foto : Asa Zumara, SS (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Asa Zumara, SS