Nunukan, SIMP4TIK - Inspektorat Kabupaten Bulungan melakukan kunjungan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan, Kamis (15/8/2024) untuk Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Peta Proses Bisnis.
Rombongan Inspektorat Kabupaten Bulungan dipimpin oleh Totok Harmoko selaku Sekretaris beserta jajarannya. Mereka disambut oleh Pirdaus, Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan, didampingi Harman selaku Kepala Bagian Organisasi dan staf terkait.
"Penyusunan Peta Proses Bisnis sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja instansi kami. Kami berharap dapat belajar dari pengalaman Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan dalam hal ini," ujar Totok Harmoko.
Pirdaus menyampaikan, "Kami menyambut baik inisiatif dari Inspektorat Kabupaten Bulungan. Sharing knowledge seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah."
Materi utama tentang Peta Proses Bisnis dipaparkan secara komprehensif oleh Harman, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Nunukan. Harman menjelaskan berbagai aspek penting dalam implementasi Peta Proses Bisnis di Kabupaten Nunukan.
"Peta Proses Bisnis telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola kami," Harman memulai presentasinya. Ia kemudian menguraikan beberapa manfaat konkret yang telah dirasakan, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan.
Harman juga menekankan bahwa implementasi Peta Proses Bisnis telah membantu dalam standarisasi proses, meningkatkan koordinasi antar unit, dan memudahkan adaptasi terhadap perubahan kebijakan.
Implementasi Peta Proses Bisnis merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi di tingkat daerah.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Inspektorat Kabupaten Bulungan dalam menyusun dan mengimplementasikan Peta Proses Bisnis yang efektif, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi di tingkat daerah.
Teks/Foto : Eries Ramadhani (Tim Publikasi INSPEKTORAT DAERAH )
