Tanjung Selor, SIMP4TIK - Penggunaan Katalog Elektronik di dalam pengadaan barang dan jasa dapap meminimalkan terjadinya penyalahgunaan di dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. 

Katalog elektronik memberikan kesempatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengadakan barang dan jasa secara transparan, terbuka, simpel, efektif dan efisien dibawah pengawasan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

Penggunaan Versi 6 ini disosilisasikan Biro pengadaan Barang dan Jasa Propinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan LKPP dan PT Chakra Borneo sejahtera di Hotel Luminor Tanjung Selor Jumat (21/06/2024) dihadiri Sejumlah utusan yang terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan dari Pemprop Kaltara dan Kabupaten/Kota se-Kaltara.  

Guna mendukung pelaksanaan Katalog Elektronik Pihak LKPP sudah membangun aplikasi yang disebut e-katalog, hingga saat ini e-katalog sudah mengalami pengembangan sampai ke ver.6.

"Kita terus melakukan pengembangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengadaan barang dan jasa secara elektonik melalui e-katalog, hingga saat ini sudah memasuk versi yang keenam," ujar Yulinto Prihandoyo ST MT Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP. 

Menurutnya, Katalog elektronik ini didesain untuk menjawab proses belanja pemerintah secara cepat dan tepat. "Biasanya, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sebelum adanya ekatalog, prosesnya sangat panjang, hingga berbulan-bulan," katanya. 

Yulianto memaparkan versi 6 ekatalog ini merupakan peningkatan dari versi 5, didalamnya sudah memuat beberapa menu panduan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain. 

"Kita suda mengintegrasikan antara Panduan PP/PPK, Panduan Penyedia, Panduan Auditor dan panduan Bendahara," katanya. 

Ekatalog versi 6 bekerja menurut Yulianto  dengan menggunakan istilah baru untuk kategori yaitu kategori umum dan kategori khusus, didalamnya koleksi, kurasi dan non kurasi serta master data produk.

"Adapun isu bahasannya pada v6 ini adalah skema pengelolaan, mekanisme penayanagan produk, dan mekanisme purchasing," katanya. 

Yulianto menyampaikan ujicoba terhadap v6 ini sudah dilakukan disejumlah Pemerintahan propinsi, kabupaten/Kota dan sudah berlangsung dengan baik, terutama pengadaan jasa pemerintah dibidang infrastruktur. 

"Kita berharap setelah pemprop Kaltara, Kabupaten Kota di Kaltara juga menerapkannya, karena lebih akuntabel, simpel, cepat, tepat dan akurasinya jauh lebih tinggi," harapnya.