Nunukan, SIMP4TIK - Musyawarah kewilayahan telah berlangsung di sejumlah kecamatan termasuk kecamatan yang berada di wilayah 4. Dari pantauan SIMP4TIK pada acara musrembang yang dihadiri anggota DPRD, Perangkat Daerah, Kepala Desa, Tokoh agama. Tokoh Masyarakat, Generasi muda dan organisasi wanita. 

Isu yang paling menonjol yang mengemuka antara lain status lahan yang sebagian besar masih menjadi HGU perusahaan, sarana dan tenaga kependidikan dan kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, serta penanganan bencana yang kerapkali terjadi secara berulang-ulang setiap tahun. 

Menyikapi masalah tersebut, anggota DPRD Nunukan Gimson, Donal dan Hendrawan menyampaikan pendapatnya. Donal meminta pemerintah daerah membentuk UPTD atau minimal Pos Penanggulangan Bencana diseluruh Kecamatan yang rawan bencana ini agar setiap masyarakat tertimpa bencana pemerintah cepat hadir untuk memberikan pertolongan dan dukungan untuk mengurangi beban akibat dampat bencana yang terjadi. 

"Mestinya pemerintah segera menempatkan petugas dari Penaggulangan Bencana di Kecamatan yang rawan Bencana yang dilengkapi dengan fasilitas saranan dan prasarana serta SDM yang memadai sehingga betul-betul sigap dan tanggap bilamana terjadi bencana, karena beberapa tahun terakhir bencana alam seperti banjir, angin puting beliuang, kebakaran seringkali terjadi, dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," katanya. 

Gimson juga menenkankan perlunya pendidikan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat sehingga apabila terjadi bencana masyarakat bisa melakukan upaya tanggap bencana sambil menunggu datangnya bantuan dari pihak terkait, karena bencana ini datangnya selalu tidak terduga.

"Selain penempatan petugas penanggulangan bencana, masyarakat juga harus dibekali dengan pengetahuan melalui pelatihan tanggap bencana yang diberikan BPBD sehingga masyarakat memiliki kesiapan apabila terjadi bencana di daerah," katanya. 

Gimson juga mejelaskan, hasil Musrembang nantinya akan dikawal sampai ke Musrembang Kabupaten agar mendapatkan perhatian terutama usulan yang bersifat sangat prioritas karena bersentuhan secara langsung dengan kepentingan masyarakat. 

Sebaliknya Hendarawan menjelaskan perlunya perencanaan yang matang yang didukung oleh data yang akurat sehingga dalam menjelaskan tetang perencanaan itu mudah dipahami baik oleh sesama anggota DPRD terlebih kepada pihak eksekuti terkait.

"Didalam menyampaikan usulan hendaknya disertai dengan data yang akurat karena usulan itu akan masuk melalui SIPD yang nantinya menjadi bagian perencanaan pemerintah daerah," katanya.

Hendrawan juga menjelaskan perlunya melengkapi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan karena Indonesia emas hanya bisa diwujudkan bila masalah pendidikan dan kesehatan ini tertangani dengan baik. 

Secara umum masalah status lahan di wilayah Sembakung, Sembakung Atulai dan Kecamatan lumbis menjadi sorotan mengingat sejumlah pengalaman dari OPD tidak bisa menindaklanjuti usulan program pembangunan karena status lahan tersebut ternyata berstatus Hak guna Usaha perusahaan yang beroperasi dikawasan itu. 

Kondisi ini tentu sangat menyulitkan bagi pengembangan pembangunan kecamatan karena di dalam kawasan itu sudah bermukim masyarakat yang tentu sangat membutuhkan saranan dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta layanan masyarakat yang lain seperti jalan dan jembatan serta untuk usaha dibidang perkebunan. 

"Kita meminta pemerintah daerah untuk segera mefasilitasi untuk menghubungan pihak perusahaan agar segera melepaskan status kawasan tersebut sehingga dapat dimiliki dan digunakan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraannya," jelas Donal.  

Menjawab berbagai masukan terkait penanggulangan Bencana, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan, Arief Budiman menjelaskan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan BNPP terkait kondisi kebencanaan di wilayah Kabudaya ini. Menurutnya, pemerintah Kabupaten juga sudah membuka Pos BPBD serta terus melakukan kegiatan mitigasi bencana.

"Disisi lain kita juga perlu adanya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana sehingga penanggulanan bencana ini bisa dilaksanakan secara simultan, sehingga penanggulangan kebencanaan dapat tertangani dengan baik," katanya. 

Camat Lumbis Rusmansyah dan Sembakung melalui Sekretaris Kecamatan Sembakung Fajar Budhayanto berharap usulan-usulan program prioritas ini dapat diakomodir di dalam penyusunan program dan kegiatan serta RKA perangkat daerah terkait untuk tahun 2026 .

Sehingga program dan kegiatan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan di kecamatan yang pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.  (*)