SIMP4TIK News - Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 kembali diajukan ke DPRD Nunukan untuk dibahas lebih lanjut, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan asistensi RKA seluruh perangkat Daerah.
Mengingat waktu yang singkat untuk membahas RKA 50 Perangkat Daerah, maka Tim Asistensi dibagi kedalam beberapa Tim. Dinas Kominfo masuk ke dalam Tim II.
Asistensi untuk RKA Dinas Kominfo berlangsung pada Rabu (28/9) sore. Tim Dinas Kominfo dipimpin Kepala Dinas dengan menghadirkan dua Kabid yaitu Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Mursan Sakka SIP MAP, Kabid Informatika Akmal SKom MAP, Kasubbag Sungram dan Keuangan Sahaluddin SSTP, MM, MAP serta dua orang staf.
Sebaliknya Tim Anggaran Pemkab Nunukan hadir hampir sempurna. Kepala Bappeda Drs Raden Iwan Kurniawan MAP didampingi Kabid Ir Andi Astuti ST MM, Sekretaris BPKAD Enos Ramba, S.Ak, MAP, Kabid Pendapatan Bapenda Bambang SSTP, Kabid Akuntansi BPKAD Lisran SE MAP dan beberapa anggota tim anggaran yang lain.
Mengawali proses asistensi, Kepala Bappeda dan Litbang Drs R Iwan Kurniawan MAP menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan alasan dilakukannya asistensi. Diantaranya untuk mengetahui tentang program dan kegiatan yang sudah disusun dalam RKA agar sesuai dengan regulasi yang ada.
"Kita lakukan asistensi ini untuk melihat sejauhmana penyusunan RKA ini apakah sudah sesuai dengan regulasi baik kode rekening dan jenis belanjanya apakah sudah terakomodir dalam RPJM dan RKPD serta melihat dari sisi skala perioritasnya, termasuk masih bisa tambah kurang bilamana ada alasan-alasan yang mendasar dan anggaran memungkinkan," katanya.
Mendengarkan arahan dari Kepala Bappeda disambut baik dari Tim Diskominfo mengingat anggaran Diskominfo selama ini menurut Kepala Dinas Kominfo dianggap belum memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Diskominfo. "Ada empat urusan yang harsu dilaksanakan Diskominfo, yaitu urusan Informasi dan Komunikasi Publik, urusan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian," jelas Kadis Kominfo.
Banyaknya urusan di Diskominfo ini menurut Kadis Kominfo, belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kendalanya adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran. "Dibidang publikasi daerah kita sudah memiliki Portal Berita untuk membentuk publikasi bahkan sudah diperkuat Pebup dan SK Bupati namun belum bisa optimal, anggarannya belum terakomodir," katanya.
Mendengarkan hal itu, Tim Anggaran mencatat banyak saran dan usulan terkait upaya optimalisasi peran fungsi organisasi. Namun Tim Anggaran juga banyak memberikan saran, masukan, koreksi dan pertimbangan terkait dengan penganggaran yang sudah dimasukkan dalam RKA seperti perjalanan Dinas yang harus sesuai dengan kegiatan pokoknya.
"Untuk sarana dan prasarana komunikasi perlu ada sinkronisasi terkait adanya kegiatan perjalanan dinas, sebaiknya anggaran penjalanan dinas pada kegiatan ini dijadikan belanja modal untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam RKA," saran Andi Astuti.
Mengingat masih ada masalah yang belum dapat diputuskan pada asistensi ini, Kepala Bappeda Iwan Kurniawan menyampaikan akan dibawa pada rapat tim utama untuk pembahasan lebih lanjut.(*)
