Nunukan, SIMP4TIK – Keluhan sejumlah warga di Kecamatan Nunukan Selatan soal tidak aktifnya layanan BPJS Kesehatan makin banyak disuarakan.
Warga baru menyadari BPJS mereka tidak aktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, akibatnya, banyak yang enggan berobat karena khawatir dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, menanggapi keluhan ini dengan keprihatinan, Ia menyebut sistem yang berlaku saat ini cukup membingungkan bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak mampu.
“Sekarang ini sistemnya menunggu orang sakit dulu, baru BPJS-nya didaftarkan, bagaimana kalau masyarakat sakitnya di hari Sabtu, sementara BPJS baru bisa aktif di hari kerja, meskipun katanya bisa aktif dalam tiga kali dua puluh empat jam, masyarakat jadi ragu untuk pergi berobat karena BPJS-nya belum aktif,” ujar Fajrul.
Ia mengatakan, keluhan masyarakat soal tidak aktifnya BPJS sudah cukup banyak diterimanya, terutama dari warga Nunukan Selatan.
Menurut Fajrul, penonaktifan sebagian peserta BPJS Kesehatan dari skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan Kementerian Sosial turut memicu persoalan ini, secara nasional, ada sekitar 7,3 juta peserta yang dinonaktifkan.
“Ini otomatis menjadi beban pemerintah daerah. Kita harus siapkan anggaran untuk bantu warga tidak mampu agar bisa kembali dapat BPJS gratis. Masyarakat berharap ada jaminan kesehatan yang pasti dan tidak rumit, apalagi saat mereka sedang sakit,” tambahnya.
Ia juga meminta pihak kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait lainnya untuk segera turun langsung ke lapangan mendata ulang warga yang BPJS-nya sudah tidak aktif.
“Saya minta camat bersama lurah segera tinjau langsung kondisi masyarakat. Mana yang masih aktif, mana yang tidak. Harus dipastikan siapa saja yang betul-betul tidak mampu agar dapat bantuan,” tegasnya.
Fajrul juga menyoroti pelayanan publik di Kecamatan Nunukan Selatan yang dinilainya masih kurang maksimal. Ia mencontohkan, dalam proses administrasi setelah rapat dengan warga, butuh waktu hampir 22 hari untuk penyelesaian dokumen.
“Kita butuh pelayanan administrasi yang lebih cepat dan sigap. Jangan hanya duduk di kantor, turun ke lapangan itu penting. Banyak anak yang masih usia sekolah tapi terkendala biaya, bahkan ada yang kekurangan gizi. Ini harusnya jadi perhatian utama pemerintah di lapangan,” ucapnya.
Permasalahan ini, lanjut Fajrul, akan dibahas dalam rapat internal Komisi II DPRD Nunukan, agar pelayanan kesehatan melalui BPJS benar-benar bisa diakses oleh masyarakat tidak mampu tanpa harus menunggu jatuh sakit terlebih dahulu.
“Agak ganjil rasanya kalau BPJS baru bisa aktif ketika seseorang sudah sakit. Ini yang harus kita ubah. Negara harus hadir lebih dulu, sebelum warganya sakit,” tutupnya.(*)
Foto : Fajrul
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
