Nunukan, SIMP4TIK – Di balik angka ribuan penyandang disabilitas yang tercatat di Kabupaten Nunukan, masih ada pekerjaan penting yang harus dilakukan pemerintah: memastikan siapa mereka, di mana tinggalnya dan kebutuhan apa yang mereka hadapi.
Karena itu, pendataan penyandang disabilitas yang mulai dilakukan di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan tidak sekadar mengejar jumlah. Pemerintah ingin membangun mekanisme pendataan yang lebih akurat agar kebijakan dan pelayanan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan, Yarius Pare Ruru, ST., mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat sekitar 3.000 penyandang disabilitas kategori berat di Kabupaten Nunukan.
“Kalau kita lihat data disabilitas di Kabupaten Nunukan itu sekitar tiga ribuan. Tapi yang sekitar tiga ribu itu merupakan kategori berat. Penyandang disabilitas juga terbagi dalam beberapa kategori, seperti ringan, sedang dan berat,” jelas Yarius, Kamis (24/09/2026).
Menurutnya, angka tersebut masih perlu dipadukan dengan hasil pendataan lapangan. Sebab, data yang tersedia perlu divalidasi agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pendataan sekitar 100 penyandang disabilitas di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.
Yarius menjelaskan, kegiatan tersebut sengaja dijadikan pilot project karena melibatkan sejumlah perangkat daerah. Pemerintah ingin terlebih dahulu memastikan mekanisme kerja lintas sektor dapat berjalan dengan baik sebelum diperluas ke wilayah lain.
“Ini masih semacam pilot project karena melibatkan beberapa SKPD. Kami ingin melihat apakah lima OPD ini bisa berkolaborasi dan bagaimana alur kerja kami bisa sinkron dengan OPD lainnya,” ujarnya.
Setelah pelaksanaan di Pulau Nunukan, kegiatan diharapkan dapat diperluas ke kecamatan lain, termasuk wilayah Pulau Sebatik dan wilayah tiga.
“Target kami hari ini 100 disabilitas, dibagi di Nunukan dan Nunukan Selatan. Harapannya setelah Nunukan, kami bisa keluar ke kecamatan di Pulau Sebatik maupun wilayah tiga. Untuk hari ini kami masih fokus di Pulau Nunukan,” katanya.
Pendataan juga tidak hanya melihat kategori disabilitas berat. Proses skrining dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kondisi penyandang disabilitas.
“Karena ini uji coba, kami mau melihat dulu bagaimana alur kerja kami bisa sinkron dengan OPD yang lain. Ketika yang lainnya nanti sudah paham, mekanismenya bisa dikembangkan,” tutur Yarius.
Bagi pemerintah daerah, pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat secara lebih dekat. (*)
Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : BD Novelinna