NUNUKAN, SIMP4TIK – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Nunukan melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) melakukan kunjungan kerja sekaligus studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan, Kamis (12/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Diskominfo Nunukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan masyarakat serta penguatan media komunikasi publik dan hubungan dengan insan pers di lingkungan pemerintah daerah.
Rombongan Diskominfo Nunukan dipimpin Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Mursan Sakka, dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bulungan, Arif Ariyanto, di ruang Kepala Diskominfo Kabupaten Bulungan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah aspek penting, mulai dari penataan dan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), hingga strategi membangun komunikasi publik yang efektif dan memperkuat kemitraan pemerintah dengan media massa.
Mursan Sakka mengatakan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Diskominfo Nunukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan komunikasi publik, sekaligus menggali pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan Diskominfo Bulungan.
Menurutnya, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! tidak hanya sebatas menerima dan meneruskan laporan, tetapi juga harus memastikan setiap aduan ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah terkait.
"Melalui studi banding ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana Diskominfo Bulungan mengelola pengaduan masyarakat, membangun komunikasi publik, serta menjalin kemitraan dengan insan pers. Tentunya ada banyak hal positif yang bisa kami pelajari dan nantinya menjadi bahan evaluasi untuk diterapkan di Kabupaten Nunukan," ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, Diskominfo dituntut tidak hanya aktif menyampaikan informasi pemerintah, tetapi juga mampu membuka ruang komunikasi dan menampung aspirasi masyarakat.
"Kami berharap hasil kunjungan ini dapat memberikan referensi baru bagi pengembangan layanan informasi dan komunikasi publik di Nunukan. Termasuk bagaimana membangun fasilitas komunikasi yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan keterbukaan informasi, sehingga hubungan pemerintah dengan masyarakat maupun media massa semakin baik," tambah Mursan.
Tidak hanya berdiskusi, Kabid KIP Arif juga mengajak rombongan melihat langsung sejumlah fasilitas pendukung komunikasi publik, di antaranya ruang podcast serta ruang kerja bersama (working space) yang disediakan untuk mendukung aktivitas dan kolaborasi dengan para wartawan.
Menurut Arif, keberadaan fasilitas tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem komunikasi yang terbuka, produktif, dan mampu memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
"Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terjalin pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara Diskominfo Bulungan dan Diskominfo Nunukan, khususnya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat serta pengembangan media komunikasi publik. Apa yang sudah kami jalankan tentu bisa menjadi bahan pembelajaran bersama," ungkapnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Diskominfo Nunukan berharap dapat memperoleh referensi dan praktik baik yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan serta kondisi daerah.
Selain memperkuat tata kelola SP4N-LAPOR!, hasil studi banding tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi, mempererat hubungan kemitraan dengan media massa, serta menciptakan komunikasi pemerintah yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan komunikasi publik di Kabupaten Nunukan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi pemerintah, tetapi juga mampu membangun ruang dialog dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.(*)
Teks/Foto : Masdiana (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom
