NUNUKAN, SIMP4TIK – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan terus mendorong percepatan pelaksanaan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi serta pemahaman mengenai peran dan hubungan kerja antara pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026.
Melalui Kepala Bidang Koperasi, DKUKMPP Kabupaten Nunukan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengikuti pertemuan koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (16/10/2026), bertempat di Kantor DKUKMPP Kabupaten Nunukan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan operasionalisasi KDKMP yang saat ini telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi. Tahapan tersebut penting untuk memastikan kesiapan koperasi sebelum menjalankan kegiatan operasional secara optimal.
Terbitnya Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi landasan dalam mendorong percepatan pelaksanaan program sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepala desa dan lurah, Kodim, PT Agrinas, serta pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.
Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Nunukan, kegiatan tersebut diikuti enam perwakilan koperasi dari sembilan koperasi yang telah menjalani pemeriksaan serta pembuatan berita acara verifikasi dan validasi.
Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pengantar mengenai Perpres Nomor 82 Tahun 2026 sekaligus rencana rapat koordinasi tingkat Provinsi Kalimantan Utara terkait monitoring dan evaluasi program kegiatan KDKMP.
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (21/10/2026) dan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut direncanakan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi serta PT Agrinas untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kebijakan dan aspek teknis operasionalisasi KDKMP.
Antusiasme peserta terlihat dari kesiapan perwakilan koperasi untuk menghadiri rapat koordinasi secara langsung. Pertemuan tatap muka tersebut diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas bagi pengurus dan pengawas untuk menyampaikan pertanyaan, melakukan konsultasi, serta memperkuat koordinasi terkait berbagai kendala teknis yang dihadapi.
Melalui rangkaian koordinasi tersebut, DKUKMPP Kabupaten Nunukan berharap proses percepatan operasionalisasi KDKMP dapat berjalan lebih terarah dan sesuai ketentuan. Penguatan pemahaman mengenai tugas, fungsi, serta hubungan kerja antara pengurus, pengawas, dan pengelola juga diharapkan menjadi fondasi bagi tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, KDKMP di Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya siap beroperasi secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Teks/Foto : Siti Hasnah,SE (Tim Publikasi DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN )
Editor : Asa Zumara, SS, M.IKom
