Jakarta, SIMP4TIK - Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan investasi di daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2026, bertempat di Convention Center Hotel Redtop, Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota serta 1.542 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Penataan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring, daring, serta disiarkan melalui live streaming YouTube.

Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Elfin Elyas, M.Si., selaku Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi forum koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat penyelenggaraan PTSP serta meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemudahan investasi di daerah.

Adapun tujuan pelaksanaan Rakornas ini meliputi evaluasi penyelenggaraan PTSP di seluruh wilayah Indonesia, penguatan implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), percepatan pemenuhan persyaratan dasar perizinan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, penyelarasan kebijakan antarkementerian dan lembaga, serta penyusunan rekomendasi dan rencana aksi oleh seluruh peserta Rakornas.

Rakornas diawali dengan inventarisasi berbagai isu strategis, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PTSP, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya, para peserta diminta menyusun rumusan solusi, strategi sinergi, serta rencana aksi sebagai langkah konkret dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Balombo, A.P., M.Si.

Dalam Rakornas tersebut, sejumlah narasumber dari kementerian/lembaga dan organisasi profesi turut memberikan materi strategis terkait percepatan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha. Materi yang disampaikan mencakup strategi percepatan realisasi investasi daerah melalui penguatan OSS-RBA dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha, kesiapan tata ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan untuk mendukung investasi berkelanjutan, kesiapan infrastruktur serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sinkronisasi investasi daerah dengan prioritas nasional, hingga implementasi lisensi arsitek dalam layanan PBG.

Melalui arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah didorong untuk semakin memperkuat peran DPMPTSP sebagai koordinator pelayanan perizinan di daerah. DPMPTSP juga diharapkan mampu memastikan implementasi OSS-RBA berjalan optimal dengan dukungan data yang akurat, mempercepat penyelesaian persyaratan dasar investasi bersama perangkat daerah teknis terkait, serta menyusun rencana aksi yang realistis dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi perhatian penting. DPMPTSP diminta untuk memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemohon perizinan serta memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi daerah.

Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Nunukan, Muhammad Firnanda menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakornas ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi dan pengembangan jejaring kerja dengan seluruh DPMPTSP se-Indonesia serta kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai penyelenggaraan PTSP.

Melalui berbagai materi, informasi, serta arahan yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri, khususnya melalui Direktorat Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, diharapkan berbagai kebijakan dan strategi yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Nunukan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan investasi di Kabupaten Nunukan tentunya membutuhkan dukungan serta sinergi seluruh perangkat daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan PTSP.

Keikutsertaan DPMPTSP Kabupaten Nunukan dalam Rakornas PTSP Tahun 2026 ini diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, transparan, dan berdaya saing demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.(*)

Teks/Foto : Fadiah Khairina, S. Km (Tim Publikasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom