Nunukan, SIMP4TIK – Upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Nunukan Selatan menjadi salah satu fokus pembahasan antara DPRD Kabupaten Nunukan dan Dinas Kesehatan, dalam rapat pembahasan anggaran tahun 2026.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrulsyam, menyampaikan bahwa kondisi Puskesmas Sedadap saat ini sudah jauh dari layak untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Puskesmas Sedadap ini bisa dikatakan sudah tidak layak, apalagi ambulansnya harus melayani pasien dari Sebatik, mobilitasnya sangat padat, sementara tempat parkir juga masih sangat kurang,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.

Ia juga menyoroti kondisi postu-postu di Mansapa, Lancang, Kampung Nelayan, Mamolo hingga Somel, yang menurutnya sering kali tidak beroperasi maksimal.

“Setiap kunjungan ke postu, saya sering mendapati kondisinya tertutup. Kepala puskesmas menyampaikan bahwa kita memang kekurangan perawat dan bidan. Harapan kami di tahun 2026, minimal satu postu itu bisa ditempati satu perawat dan satu bidan,” jelas Andi.

Menurutnya, kondisi ini sangat dirasakan warga terutama di Somel, yang harus menempuh jarak jauh menuju puskesmas ketika sakit, terutama pada malam hari.

“Jalannya pun tidak memungkinkan, ini yang kami perjuangkan di dapil II, supaya akses kesehatan benar-benar bisa dijangkau,” tambahnya.

Andi juga menyinggung soal pagu anggaran Dinas Kesehatan yang ikut terdampak penurunan DBH.

Meski demikian, ia berharap anggaran yang tersedia tetap diprioritaskan untuk kebutuhan penting.

“Yang terpenting itu obat, alat kesehatan, dan layanan Masyarakat, hal-hal seperti ini jangan sampai dikorbankan,” tegasnya.

Melihat kondisi wilayah dapil II, Andi mengusulkan pembangunan Puskesmas Lancang agar pelayanan tidak berpusat di satu titik.

“Jika puskesmas dibangun di Lancang, dia bisa meng-cover masyarakat Somel, Lancang, dan Semengkadu. Puskesmas Sedadap tetap untuk Mansapa, Selisun, dan Sedadap, ini penting untuk pemerataan pelayanan,” jelasnya.

Selain itu, ia meminta pembenahan menyeluruh pada bangunan Puskesmas Sedadap yang renovasinya belum tuntas.

“Masih ada bangunan lama yang belum direnovasi, termasuk bagian depan, perlu ruang manajemen yang lebih layak karena selama ini masih bercampur dengan ruang pelayanan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Hj. Miskia, mengakui kondisi Puskesmas Sedadap yang memang semakin tidak memadai.

“Saat kami monitoring, ruang UGD kecil, ruang PK kecil, sementara perkembangan pelayanan semakin luas dan kunjungan makin tinggi, namun kami terkendala anggaran,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini daerah harus kembali mengusulkan pendanaan besar langsung ke kementerian.

“Menurut Kementerian Keuangan, anggaran sekarang banyak berada di pusat. Kita disarankan membuat proposal, berkoordinasi, dan meyakinkan kementerian sesuai prioritas kita. Barulah mereka bisa menetapkan anggaran itu,” katanya.

Hj. Miskia juga menyebut bahwa dukungan DPRD sangat dibutuhkan untuk memperkuat usulan yang diajukan Dinas Kesehatan.

“Kalau OPD saja yang ke kementerian mungkin kurang kuat, lebih bagus jika didukung anggota DPRD yang punya wilayah, agar gambaran yang disampaikan lebih lengkap,” tuturnya.

Ia menutup dengan mengapresiasi masukan DPRD. “Terima kasih, Pak Andi. Masukan ini sebenarnya sudah ada dalam rencana kami. Tapi dengan diingatkan lagi, tahun depan kami akan berusaha lebih keras mencari anggaran agar kebutuhan ini bisa terpenuhi,” tutupnya.(*)

Teks/Foto : BD Novelinna (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )

Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom