DPRD, SIMPATIK – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan kembali mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia menindaklanjuti aspirasi warga terkait aktivasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Rabu (17/9/25) di Jakarta.
Pertemuan ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, SH, MH bersama anggota Hamsing, S.Pi, Andi Yakub, S.Kep, Ners, Hasbi, dan H. Syarifudin. Rombongan diterima Tenaga Ahli Madya KSP RI, Brigjen TNI (Purn) Werdi Widodo, S.Psi, Theofransus Litaay, serta Tenaga Ahli Muda KSP RI, Muhammad Afit Khomsani.
DPRD Nunukan menyampaikan sejumlah permasalahan terkait aktifasi PLBN Sebatik, meski bangunannya sudah rampung. Hingga kini, masyarakat masih harus menempuh jalur tidak resmi atau melalui pelabuhan di Nunukan untuk menuju Tawau, Malaysia.
Kondisi ini membuat mobilitas warga terhambat, biaya logistik meningkat, dan perdagangan di perbatasan tidak efisien, aktivitas nonformal yang tetap digunakan warga juga rentan menimbulkan risiko hukum dan keamanan.
Selain itu, fasilitas pendukung PLBN Sebatik dinilai belum memadai, Jalan akses dan sarana transportasi menuju lokasi masih terbatas, sehingga sulit mendukung arus perdagangan maupun mobilitas penduduk.
Selain itu, DPRD Nunukan juga menyampaikan dugaa praktik dua kewarganegaraan, masih banyak warga Sebatik menggunakan dokumen kependudukan Indonesia dan Malaysia secara bersamaan, menimbulkan kerancuan dalam aspek hukum, ekonomi, hingga keamanan.
Perekonomian perbatasan juga belum optimal, harga barang kebutuhan pokok di Sebatik lebih mahal dibandingkan Tawau, sementara produk lokal kesulitan masuk pasar lintas batas akibat hambatan regulasi dan infrastruktur.
Dalam aspek keamanan, DPRD juga menyoroti maraknya aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan narkoba dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), mereka menilai penguatan pos pengamanan TNI dan Polri perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Layanan publik di Sebatik pun masih tertinggal dibanding wilayah lain. Akses kesehatan, pendidikan, listrik, hingga air bersih belum merata, banyak warga lebih memilih layanan di Malaysia meskipun harus menanggung biaya lebih tinggi.
Melalui KSP, DPRD Nunukan menyampaikan aspirasi masyarakat agar PLBN Sebatik segera difungsikan sebagai pelabuhan lintas resmi, mereka juga mendorong agar PLBN dikembangkan menjadi pusat perdagangan legal dengan pasar perbatasan dan gudang logistik resmi.
Usulan lain adalah penerapan Kartu Identitas Tunggal Perbatasan untuk menghapus praktik dwi kewarganegaraan, serta penguatan Pas Lintas Batas (PLB) dengan aturan yang sederhana namun tetap sah secara hukum.
Dari sisi infrastruktur, DPRD meminta pemerintah pusat membangun jalan strategis menuju PLBN dan menyediakan sarana transportasi laut maupun udara untuk mendukung perdagangan resmi. Dukungan bagi UMKM perbatasan juga dinilai mendesak agar produk lokal bisa masuk ke pasar Malaysia.
Masyarakat Sebatik berharap pemerintah pusat melalui KSP dapat menyinkronkan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini penting untuk menjadikan PLBN Sebatik sebagai pusat ekonomi, sosial, sekaligus pertahanan NKRI di garis depan.
DPRD Nunukan juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat memberikan kebijakan afirmatif bagi masyarakat perbatasan, Menurut mereka, warga Sebatik adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara yang layak memperoleh perhatian lebih.
Pulau Sebatik merupakan wilayah strategis NKRI yang berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia. Dengan berfungsinya PLBN Sebatik, masyarakat berharap akses resmi lintas batas terbuka, aktivitas ekonomi berkembang, dan kedaulatan negara semakin kokoh.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
