DPRD,SIMP4TIKNEWS - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Nunukan, anggota DPRD Muhammad Mansur menyoroti tingginya tarif bagasi yang diberlakukan oleh PT Pelni.
Anggota legislative dari Partai Nasdem ini mengatakan, biaya bagasi yang tinggi kerap menjadi beban berat, terutama bagi masyarakat migran yang sering membawa barang-barang dengan nilai sentimental namun tidak bernilai ekonomi tinggi.
Mansur menjelaskan bahwa masyarakat migran, khususnya dari daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), kerap menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban tarif bagasi yang diberlakukan oleh PT Pelni.
Ia mengusulkan agar ada kebijakan keringanan atau subsidi khusus yang dapat membantu meringankan beban masyarakat.
"Harga bagasi yang mahal sering kali menjadi beban berat bagi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Mansur juga menstressing perbedaan kondisi di setiap pelabuhan di Indonesia, yang menurutnya perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan terkait tarif bagasi.
Ia mencontohkan Pelabuhan Tarakan yang tidak memiliki fasilitas transit, sehingga penumpang di pelabuhan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda dengan penumpang di pelabuhan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Mansur mendesak PT Pelni untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih manusiawi bagi masyarakat migran.
Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini tidak memperhatikan realitas di lapangan dan sangat membebani masyarakat yang sering kali harus melakukan perjalanan jauh dengan membawa banyak barang.
Karena itu ia berpendapat agar DPRD Nunukan menyurati PT Pelni Pusat untuk membahas lebih lanjut tentang keringanan tarif bagasi ini.
"DPRD perlu berperan aktif dengan menyurati Pelni pusat agar kebijakan ini bisa dibahas lebih lanjut dan segera diterapkan," tambah Mansur.
Selain masalah tarif bagasi, Mansur juga meminta PT Pelni meningkatkan standar pelayanan di kapal, khususnya terkait kebersihan dan kenyamanan.
“ Banyak keluhan dari masyarakat mengenai kondisi kapal yang tidak memadai, termasuk masalah kebersihan yang jauh dari standar.” Ungkapnya.
Melalui Rapat Dengar Pendapat tersebut, DPRD Nunukan memutuskan untuk mengirim surat resmi kepada PT Pelni Pusat guna membahas keringanan tarif bagasi.
Meski upaya tersebut belum dapat segera ditindaklanjuti karena belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), langkah ini dianggap sebagai langkah awal untuk membantu masyarakat yang kerap menghadapi kesulitan terkait tarif bagasi..***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
