OPINI - Banjir yang kembali melanda lima kecamatan di Pulau Sebatik pada 11–12 November 2025 menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Genangan yang merendam sekolah, puskesmas, rumah ibadah, kantor desa, hingga permukiman warga menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tata kelola drainase yang belum terbangun secara terpadu.
Di Sebatik Timur, sejumlah proyek drainase dan parit yang baru selesai dibangun melalui program pemerintah pusat seharusnya memberikan dampak pengurangan risiko banjir. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banjir tetap terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi ini bukan sekadar kritik terhadap proyek fisik, tetapi penegasan bahwa pembangunan yang tidak mengikuti kerangka perencanaan menyeluruh tidak akan memberikan hasil maksimal.
Banjir tersebut memperlihatkan bahwa penanganan drainase tidak bisa berbasis lokasi semata, melainkan berbasis sistem yang saling terhubung. Sebatik memiliki karakter hidrologis yang kompleks. Air hujan dari kawasan daratan—terutama dari wilayah dengan elevasi lebih tinggi—bergerak cepat menuju pesisir.
Ketika hujan deras bersamaan dengan pasang laut, air membutuhkan jalur yang dirancang matang agar dapat mengalir keluar tanpa hambatan.
Drainase hanya akan berfungsi apabila kapasitasnya memadai, tersambung antarsaluran, memiliki titik muara yang jelas, dan dirancang sesuai dinamika pasang-surut laut. Jika salah satu elemen tidak diperhitungkan, banjir akan terus hadir setiap tahun. Inilah yang terjadi pada drainase baru di Sebatik Timur yang belum menghadirkan perubahan signifikan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan kebijakan, bukan sekadar menambah proyek baru. Ketika pembangunan berjalan tanpa peta besar, maka hasilnya bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Drainase yang dibangun secara terpisah tidak mampu mengatasi arus air yang seharusnya dikelola dalam satu sistem menyeluruh.
Sebagai wakil rakyat dari Sebatik, saya melihat banjir ini sebagai sinyal penting agar pemerintah daerah menata ulang arah pembangunan drainase. Pulau Sebatik membutuhkan Master Plan Drainase yang dirancang secara profesional dan dijadikan acuan dalam setiap pembangunan infrastruktur. Dokumen ini akan memetakan seluruh aliran air darat, mengatur saluran primer–sekunder–tersier, serta menentukan titik pembuangan air yang sesuai kondisi pesisir.
Dengan adanya master plan, semua pembangunan drainase—baik yang menggunakan anggaran daerah maupun pusat—akan mengikuti satu pola yang sama. Tidak ada lagi proyek yang berdiri sendiri atau tidak terhubung dengan saluran lain. Setiap anggaran yang dikeluarkan akan memiliki dampak yang jelas dan terukur.
Sebatik sebagai wilayah perbatasan memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Banjir berulang menandakan perlunya arah kebijakan yang lebih tegas. Perencanaan drainase tidak boleh lagi bergantung pada proyek tahunan yang berdiri sendiri, tetapi harus bergerak menuju kerangka besar yang memperhatikan keseluruhan kawasan.
Saya mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pembangunan yang selama ini berjalan. Proyek drainase harus dilihat sebagai bagian dari sistem, bukan hanya fisik di satu titik. Ketika saluran air dirancang secara terintegrasi, maka potensi banjir dapat ditekan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pembangunan drainase mengacu pada data, peta kontur, analisis hidrologis, serta dinamika pesisir. Tanpa dasar tersebut, pembangunan hanya menghasilkan saluran yang tampak bagus, tetapi tidak mampu bekerja sesuai fungsi.
Banjir yang merendam fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas harian masyarakat, tetapi juga menghambat pelayanan dasar. Kondisi ini tidak boleh berulang, terutama di wilayah yang menjadi wajah depan Indonesia di perbatasan.
Karena itu, penyusunan Master Plan Drainase Sebatik harus segera diwujudkan dan dijadikan pedoman resmi. Dokumen ini penting untuk memastikan setiap pembangunan berjalan berkesinambungan dan saling melengkapi. Ke depan, tidak boleh ada lagi saluran yang terputus, bermuara di tempat yang salah, atau memiliki kapasitas yang kurang.
Drainase Sebatik Timur yang baru dibangun memberikan pelajaran berharga bahwa tanpa kerangka besar, setiap proyek berpotensi kehilangan kekuatannya. Saluran hanya akan menjadi konstruksi tanpa fungsi maksimal bila tidak berada dalam sistem yang utuh.
Sebagai wakil rakyat, saya meminta pemerintah daerah menegaskan arah baru dalam penanganan banjir Sebatik. Arah kebijakan harus lebih jelas, terukur, dan mengutamakan perencanaan jangka panjang. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang benar-benar menghadirkan manfaat bagi warga, bukan sekadar menambah daftar proyek.
Banjir tahun ini harus menjadi titik awal untuk memperbaiki tata kelola drainase. Sebatik membutuhkan kebijakan yang lebih matang demi mencegah kerugian dan memastikan aktivitas masyarakat berjalan normal meski menghadapi cuaca ekstrem.
Oleh: Andi Yakub, S.Kep., Ns.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan – Dapil Sebatik
Teks/Foto : Taufik, S.Ksi, M.I.Kom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.Ksi, M.I.Kom
