Nunukan, SIMP4TIK – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyampaikan capaian pembangunan daerah sekaligus menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2027.
Kepala Bappeda Litbang Drs. Raden Iwan Kurniawan, M. AP mengungkapkan capaian indikator makro daerah periode 2022–2025 yang menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat hingga mencapai 69,87 pada tahun 2025, serta angka kemiskinan yang berhasil ditekan menjadi 5,27 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,61 persen, sementara gini ratio berada pada angka 0,257 yang menunjukkan membaiknya pemerataan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah masih menjadi perhatian karena belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD.
FKP RKPD 2027 mengusung tema “Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur Ekonomi untuk Menunjang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata serta berkelanjutan.
Dalam dokumen tersebut, Iwan juga memaparkan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2027, meliputi peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi strategis, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan tangguh bencana, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan perlindungan sosial serta pelestarian kebudayaan, dan penguatan potensi serta daya saing generasi muda.
Adapun target indikator makro Kabupaten Nunukan tahun 2027 antara lain IPM sebesar 71,35, tingkat pengangguran terbuka 2,39 persen, angka kemiskinan 5,15 persen, gini ratio 0,255, serta laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap seluruh masukan dan saran dari masyarakat serta pemangku kepentingan dapat menjadi bahan penyempurnaan RKPD Tahun 2027, sehingga perencanaan pembangunan daerah semakin tepat sasaran dan selaras dengan prioritas nasional serta kebutuhan masyarakat.(*)
Teks/Foto : Masdiana (Tim Publikasi DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN )
Editor : Hermi Mastura, S,I.Kom
