NUNUKAN, SIMPATIK – Fraksi Demokrat DPRD Nunukan memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan. Rabu (27/8/25) di kantor DPRD Nunukan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ramsah, menegaskan bahwa serapan anggaran murni tahun 2025 masih minim dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, Fraksi Demokrat meminta agar fokus anggaran perubahan diprioritaskan program Pembangunan yang mendesak.
Menurut Ramsah, kebutuhan yang bersifat wajib seperti pelayanan publik, kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga, pelunasan utang RSUD, serta iuran BPJS harus mendapat perhatian utama dalam RAPBD Perubahan. Ia menilai hal ini penting agar beban keuangan daerah tidak semakin menumpuk.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti masalah transportasi udara ke wilayah Krayan yang selama ini mengandalkan pesawat sebagai moda utama. Ramsah meminta agar operasional Subsidi Ongkos Angkut (SOA) tetap berjalan berkelanjutan tanpa adanya jeda waktu.
Ia menekankan bahwa kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat Krayan sangat tergantung pada transportasi udara. Karena itu, Fraksi Demokrat mendesak agar mekanisme lelang tidak menghambat jalannya penerbangan SOA dengan memberikan pengecualian sebagaimana telah berlaku sebelumnya.
Di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat menaruh perhatian serius terhadap akreditasi Rumah Sakit Pratama Sebatik, Sebuku, dan Krayan. Ramsah mengingatkan bahwa keberhasilan akreditasi sangat bergantung pada ketersediaan tenaga medis yang cukup serta peralatan kesehatan yang memadai.
Ia menyebut salah satu persoalan mendasar di sektor kesehatan Nunukan adalah kekurangan tenaga dokter. Banyak dokter lebih memilih bertugas di daerah lain dibandingkan Nunukan karena gaji dan insentif yang rendah. Kondisi ini, lanjutnya, harus segera diatasi pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat menilai bahwa tanpa tenaga medis yang memadai, pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan maksimal. Ramsah mendesak agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan tenaga medis, baik melalui peningkatan insentif maupun fasilitas pendukung.
Diskesmpatan tersebut, Fraksi Demokrat juga menyoroti pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Ramsah meminta agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat cetak KTP dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.
Ia berpendapat bahwa pelayanan publik yang cepat dan merata dapat dirasakan masyarakat apabila kecamatan difasilitasi dengan sarana memadai. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke ibu kota kabupaten hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
Ramsah juga menegaskan bahwa Fraksi Demokrat selalu mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, RAPBD Perubahan harus benar-benar menyentuh kepentingan publik, bukan sekadar penyesuaian administrasi belaka.
Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti catatan-catatan yang telah disampaikan. Ramsah mengingatkan bahwa APBD Perubahan merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah.
“Catatan ini kami sampaikan agar RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 benar-benar menjadi instrumen yang bermanfaat bagi masyarakat Nunukan, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar dan penyelesaian kewajiban keuangan daerah,” tutup Ramsah.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
