NUNUKAN, SIMPATIK – Fraksi Partai Gerindra menyoroti sejumlah tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Nunukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Yawong Salaju, dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (27/8/2025).

Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Nunukan karena telah menyusun rancangan perubahan APBD 2025 dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan sosial.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Yawong Salaju menjelaskan bahwa RAPBD Perubahan bukan sekadar revisi teknis alokasi anggaran. Ia menegaskan, penyusunan perubahan APBD harus menjadi respons atas perubahan situasi nyata di lapangan yang terus berkembang.

Fraksi Gerindra menekankan pentingnya RAPBD Perubahan sebagai instrumen menjaga kesinambungan pembangunan. Fraksi ini menyampaikan bahwa, penyesuaian anggaran harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hingga pertengahan 2025, Fraksi Gerindra menilai pengelolaan APBD Nunukan menunjukkan capaian positif, Pemerintah daerah dianggap mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai ada tantangan serius yang perlu diantisipasi, Salah satunya adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Kebijakan nasional tersebut, menurut Fraksi Gerindra, memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah, Penurunan transfer pusat membuat daerah harus lebih cermat dalam mengatur prioritas belanja.

Fraksi Gerindra juga menyoroti sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, anggaran untuk kedua bidang ini tetap terjaga agar pelayanan publik tidak terganggu.

Selain itu, Fraksi Gerindra memandang perlunya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan mengoptimalkan potensi lokal, pemerintah daerah diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menilai tata kelola keuangan daerah harus diperkuat. Rasionalisasi belanja, peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), alokasi penyertaan modal, dan investasi yang transparan disebut sebagai strategi yang perlu diperhatikan.

Fraksi Gerindra juga mendukung langkah pemerintah dalam menambah anggaran untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II tahun 2025. Mereka menilai kebijakan itu penting untuk memperkuat kinerja pelayanan publik di Nunukan.

Yawong Salaju menegaskan, Fraksi Gerindra akan terus mengawal proses pembahasan RAPBD Perubahan 2025. Mereka berharap pembahasan bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan sesuai dengan prinsip transparansi serta efektivitas.

Karena itu, Fraksi Gerindra menyatakan pada prinsipnya mereka menyetujui RAPBD Perubahan 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Harapannya, Perda yang dihasilkan nanti dapat menjawab tantangan fiskal daerah sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.***

Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )

Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom