NUNUKAN, SIMPATIK – Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi KKN, Ryan Antoni, dalam rapat paripurna DPRD Nunukan, Rabu (27/8/25).

Ryan menegaskan, DPRD melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas RAPBD Perubahan secara komprehensif sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Fraksi KKN menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan strategis melalui efisiensi anggaran. Ryan menuturkan, evaluasi terhadap program yang berjalan maupun yang belum dilaksanakan perlu dilakukan dengan rasionalisasi secara selektif, efisien, dan efektif.

Menurutnya, efisiensi tersebut tetap harus memperhatikan kelangsungan pelayanan public, tujuan akhirnya adalah mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nunukan.

Selain itu, Fraksi KKN meminta pemerintah daerah lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ryan mencontohkan beberapa sektor potensial seperti pajak rumput laut, kelapa sawit, retribusi lahan parkir, dan sarang burung walet yang hingga kini masih minim memberikan kontribusi.

Fraksi KKN juga menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Ryan mengatakan, Pemda sangat memahami struktur ekonomi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat sehingga kebijakan APBD harus disinergikan dengan percepatan pembangunan.

Ia menambahkan, masyarakat dan pelaku usaha UMKM juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu ditingkatkan agar dampaknya lebih nyata.

Fraksi KKN mendorong pemerintah daerah agar mengambil langkah inovatif dalam pengembangan kewirausahaan. Ryan menegaskan, proses perizinan usaha bagi UMKM harus dipermudah agar aktivitas ekonomi semakin berkembang.

Selain kemudahan perizinan, pemerintah juga diharapkan melakukan pembinaan, pelatihan, hingga pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM.

“Dengan begitu, UMKM dapat lebih produktif dan mampu menstabilkan perekonomian daerah,” katanya.

Ryan menegaskan, APBD merupakan dokumen perencanaan pembangunan sekaligus pelayanan publik yang paling konkret. Dari komposisi APBD, publik dapat menilai apakah pemerintah berpihak pada birokrasi atau kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Fraksi KKN mendorong agar pemerintah memanfaatkan seluruh pendapatan secara optimal untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fraksi KKN juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap perubahan anggaran. Ryan menyebut, baik penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran harus diketahui DPRD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 160 ayat 5.

Fraksi KKN menegaskan akan mendukung penuh pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada sektor vital.

“Kami meminta agar sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tidak terkena rasionalisasi anggaran karena menyangkut langsung kebutuhan masyarakat,” tutup Ryan.***

Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )

Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom