NUNUKAN, SIMPATIK – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Saddam Husain, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (27/8/25).
Saddam menegaskan bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Nunukan ke depan tidaklah mudah. Sebagai daerah yang terus berkembang, Nunukan harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah serta mengelolanya secara efisien agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan memandang peningkatan pendapatan daerah sebagai capaian positif. Namun, menurut Saddam, tantangan terbesar adalah bagaimana anggaran yang ada dapat dioptimalkan sehingga memberikan dampak signifikan, khususnya bagi masyarakat kecil.
Setelah mencermati Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2025, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan dan masukan. Pertama, di sektor pendidikan, meski alokasi anggaran cukup besar, kualitas pendidikan dinilai masih perlu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nunukan tercatat terendah di Kalimantan Utara.
Karena itu, fraksi mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan distribusi guru, sarana pendidikan yang memadai, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan, menurut fraksi, harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka statistik.
Kedua, di sektor kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kerja pemerintah daerah. Meski demikian, akses layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. Warga di wilayah perbatasan dan pedalaman kerap tidak mendapatkan layanan setara dengan yang ada di pusat kota.
Fraksi meminta agar kebutuhan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, terutama melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI), dapat terakomodasi dalam APBD Perubahan 2025. Selain itu, pemerintah diminta memenuhi fasilitas tenaga medis, baik dokter umum maupun spesialis, di RS Pratama Sebatik, Sebuku, dan Krayan.
Ketiga, terkait penyerapan anggaran, fraksi menilai realisasi APBD murni 2025 masih rendah. Karena itu, OPD teknis diminta mempercepat penyerapan agar program pembangunan dapat berjalan maksimal dan tepat waktu.
Di sektor infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pembangunan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Penanganan banjir, pembangunan jalan di Nunukan Selatan, Sebatik hingga Krayan, serta percepatan pembangunan rumah ikat rumput laut di Setabu, menjadi catatan penting fraksi.
Selain itu, fraksi juga meminta pemerintah mempercepat legalisasi pelabuhan rakyat dan speed boat yang masih beroperasi tanpa izin. Hal ini dinilai penting untuk keselamatan transportasi laut sekaligus mendukung perekonomian daerah.
Pemberdayaan ekonomi rakyat turut menjadi sorotan. Fraksi menilai anggaran perlu diarahkan pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk lokal diharapkan mendapat perhatian lebih.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Setiap rupiah anggaran daerah harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. APBD 2025, kata Saddam, harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Nunukan.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung penuh jalannya pemerintahan daerah. Namun, fraksi juga menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan APBD agar benar-benar sesuai dengan harapan rakyat dan membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Nunukan.***
Teks/Foto : Taufik, S.KSi, M.IKom (Tim Publikasi SEKRETARIAT DPRD )
Editor : Taufik, S.KSi, M.IKom
